KARAWANG — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti tingginya biaya transportasi yang dinilai menjadi salah satu persoalan penting bagi pelaku industri di kawasan industri Indonesia.
Menurut BHS, biaya transportasi memiliki pengaruh besar terhadap total biaya logistik yang harus ditanggung dunia usaha. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
“Transportasi logistik ini juga sangat mempengaruhi biaya logistik. Yang dimana 40 persen biaya logistik itu dari transportasi. Ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah,” ujar BHS.
Pernyataan itu disampaikan usai Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Panja RUU tentang Kawasan Industri ke Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan persoalan yang disampaikan pelaku industri di KIIC pada dasarnya memiliki kesamaan dengan berbagai kawasan industri lainnya di Indonesia.
Selain biaya transportasi logistik, BHS menyebut persoalan energi juga menjadi perhatian utama pelaku industri. Mereka membutuhkan ketersediaan listrik dan gas dalam jumlah cukup dengan harga yang kompetitif.
Menurut BHS, insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu diberikan secara memadai kepada industri yang berada di kawasan industri.
Ia juga mendorong adanya insentif tarif listrik agar industri yang berada di kawasan industri memiliki biaya energi lebih kompetitif dibandingkan industri yang berada di luar kawasan.
BHS menilai persoalan energi dan logistik harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di tengah persaingan antarnegara dalam menarik investasi.
Menurutnya, kecenderungan sebagian investor mempertimbangkan negara lain, termasuk Vietnam, sebagai lokasi investasi harus menjadi evaluasi bagi Indonesia.
BHS berharap melalui penyusunan RUU tentang Kawasan Industri, berbagai persoalan yang selama ini membebani pelaku usaha dapat diatasi sehingga iklim investasi Indonesia semakin kompetitif.
