JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta Kementerian Kehutanan lebih proaktif melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menyusul tingginya jumlah titik panas yang tersebar di Indonesia.
BHS menilai langkah pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar dan menimbulkan bencana asap yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“Ada sekitar 20.000 titik sebaran api di Indonesia menurut BMKG. Di Kalimantan ada sekitar 11.000 titik, Sumatra 750 titik, Jawa sekitar 600 titik, Nusa Tenggara Timur dan Barat sekitar 350 titik, Sulawesi 129 titik, Papua sekitar 3.000 titik panas,” kata BHS.
Menurut BHS, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena titik api berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar, termasuk di wilayah yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengatakan kebakaran hutan akan menimbulkan dampak berlapis, mulai dari pencemaran udara, meningkatnya risiko penyakit ISPA, hingga gangguan terhadap sektor ekonomi, perdagangan, industri, dan pariwisata.
“Kondisi ini pastinya mengganggu kesehatan, terutama anak-anak kecil yang banyak terkena ISPA, bahkan bisa mengakibatkan kematian,” ujarnya.
BHS menilai hutan Indonesia sebagai kawasan tropis sangat bergantung pada curah hujan. Karena itu, selama musim kemarau yang berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan, pemerintah harus memiliki sistem perawatan hutan secara rutin.
“Seharusnya Kementerian Kehutanan proaktif sebelum terjadinya kebakaran untuk melakukan aksi pencegahan pada saat terjadinya musim kemarau yang rutin selama 3–4 bulan dalam satu tahun,” tuturnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara di Asia Tenggara yang melakukan langkah pencegahan dengan penyiraman hutan secara rutin menggunakan helikopter, pesawat, dan sprinkler.
BHS menilai pemerintah Indonesia perlu memperkuat infrastruktur tersebut dengan menyiapkan pesawat pengangkut dan penyiram air, sumber daya manusia yang kompeten, serta peralatan pemeliharaan hutan untuk mencegah kebakaran sejak dini.
