Jakarta – Wacana pemerintah untuk mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor sandang dinilai sebagai langkah strategis yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin ketersediaan pakaian bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bambang menyampaikan bahwa sandang merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara. Hal tersebut, menurutnya, telah diatur secara jelas dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar manusia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin,” kata Bambang, Senin (19/1)
Ia menjelaskan, kebutuhan dasar manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Namun, sandang memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelayakan hidup dan martabat manusia.
“Sandang ini sangat penting sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara, sesuai Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945,” ujar pria yang akrab disapa BHS tersebut.
Dalam pandangannya, pembubaran BUMN sandang pada masa pemerintahan sebelumnya merupakan keputusan yang patut disesalkan. Bambang menyinggung pembubaran Industri Sandang Nusantara (ISN), perusahaan tekstil milik negara yang berdiri sejak 1961 dan resmi dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020.
Ia menilai, keberadaan BUMN sandang seharusnya tetap dipertahankan karena menyangkut kepentingan dasar seluruh masyarakat Indonesia.
“BUMN Sandang seharusnya tetap ada dan dijamin hidup oleh negara. Pembubaran ISN dan pelelangan asetnya sangat disayangkan, karena jaminan sandang ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia,” jelas Bambang yang merupakan politisi Fraksi Partai Gerindra.
Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa BUMN sandang memiliki fungsi penting sebagai stabilisator industri tekstil nasional. Keberadaan BUMN dibutuhkan untuk mencegah praktik kartelisasi di sektor sandang yang melibatkan ribuan industri, baik besar maupun kecil.
Menurutnya, BUMN dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, menekan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat, serta memastikan kualitas produk sandang tetap terjaga.
“BUMN Sandang harus menjadi stabilisator harga dan kualitas, agar harga di pasar tidak melambung karena ada BUMN sebagai pesaing,” tegasnya.
Bambang juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali industri sandang nasional. Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mencerminkan tanggung jawab negara.
“Ini tindakan kemanusiaan yang sangat baik. Jangan sampai kesalahan menutup industri sandang itu terulang kembali,” imbuhnya.
Selain aspek pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Bambang menilai rencana pemerintah meningkatkan nilai ekspor industri sandang dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam kurun waktu 10 tahun sebagai target yang realistis.
“Ini reasonable jika disertai keseriusan dan inovasi tinggi, sehingga industri sandang kita mampu bersaing di pasar global,” ucapnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pencapaian target tersebut harus dibarengi dengan penguatan industri hulu dalam negeri. Saat ini, ketergantungan bahan baku impor, khususnya dari China, masih berada di kisaran 60 hingga 90 persen.
“Jika kapas dan industri hulu bisa dipenuhi dari dalam negeri, impor bisa ditekan drastis dengan dukungan industri swasta yang inovatif,” beber Bambang.
Tak hanya sektor manufaktur, Bambang juga mendorong penguatan industri ekonomi kreatif agar mampu melahirkan produk sandang dengan keunikan dan ciri khas nasional. Produk yang memiliki identitas kuat, menurutnya, akan lebih mudah menembus pasar internasional.
“Anggaran ekonomi kreatif masih sangat kecil. Padahal, sektor ini bisa melahirkan produk spesifik yang tidak ada padanannya di dunia dan diminati pasar luar negeri,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bambang mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung kebangkitan industri sandang nasional dengan menggunakan produk dalam negeri.
“Yang naik bukan hanya ekspor, tapi juga konsumsi dalam negeri. Masyarakat harus bangga dan menggunakan produk sandang nasional,” pungkasnya.
