Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) yang profesional dan transparan di tubuh Pertamina. Menurutnya, pengelolaan energi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat sektor industri nasional.
Bambang Haryo menjelaskan bahwa tata kelola yang bersih dan akuntabel bukan sekadar soal internal perusahaan semata, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efisiensi biaya energi yang ditanggung pelaku industri. Dengan energi yang efisien, daya saing produk Indonesia di kancah global pun akan semakin meningkat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil inisiatif membenahi Pertamina. Ini bagian dari percepatan pembangunan nasional sekaligus upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Bambang Haryo dalam keterangan tertulis pada Senin (3/3).
Bambang Haryo juga memberikan apresiasi atas kinerja positif Pertamina di bawah nahkoda baru, Simon Aloysius Mantiri, yang mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak 4 November 2024. Ia menilai kepemimpinan Simon membawa angin segar dengan berani mengungkap berbagai permasalahan tata kelola yang selama ini menghambat kinerja Pertamina, khususnya di lini bisnis Pertamina Patra Niaga.
“Langkah bersih-bersih yang dilakukan manajemen baru Pertamina menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki sektor migas secara menyeluruh. Terbongkarnya kasus di Patra Niaga menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola energi yang lebih transparan ke depan,” lanjutnya.
Bambang Haryo menambahkan, pembenahan tata kelola di Pertamina akan memberikan dampak positif bagi industri nasional. Pasalnya, biaya energi dan logistik yang lebih efisien akan membuat produk-produk dalam negeri mampu bersaing lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional.
“Ketersediaan BBM berkualitas dengan harga yang terjangkau akan sangat membantu industri menekan ongkos produksi dan distribusi. Ini penting, terutama bagi industri di wilayah terpencil yang kerap menghadapi keterbatasan pasokan BBM,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi BBM hingga ke daerah-daerah pelosok. Menurutnya, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah tidak hanya memicu antrean panjang, tetapi juga memperlambat arus distribusi logistik yang ujungnya meningkatkan biaya pengiriman dan memperpanjang waktu tempuh.
“Kalau pasokan BBM lancar, maka distribusi barang juga ikut lancar. Biaya kirim jadi lebih murah, barang sampai lebih cepat, dan risiko kerusakan barang bisa diminimalkan. Ini efek domino yang sangat berpengaruh bagi sektor industri,” tegasnya.
Dorongan Audit Total Pertamina
Sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan tata kelola, Bambang Haryo menyuarakan pentingnya audit menyeluruh di tubuh Pertamina. Audit ini diharapkan mampu mengungkap berbagai kelemahan sistem yang selama ini menjadi hambatan bagi kinerja perusahaan, sekaligus menjadi acuan untuk pembenahan yang lebih komprehensif.
Bambang Haryo juga mendorong Pertamina belajar dari pengalaman perusahaan migas negara lain, seperti Petronas Malaysia. Menurutnya, Petronas sukses menyalurkan BBM berkualitas dengan harga terjangkau hingga ke pelosok negeri.
“Petronas mampu menjual Diesel Euro 5 di harga sekitar 0,7 dolar AS per liter atau sekitar Rp11.750 per liter, jauh lebih murah dibandingkan Pertamina Dex Euro 4 yang dijual Rp14.600 per liter. Bahkan, BBM bersubsidi RON 95 di Malaysia hanya sekitar Rp7.000 per liter, sedangkan Pertalite RON 90 di Indonesia yang mendapat subsidi lebih besar justru dijual di kisaran Rp10.000 per liter,” ungkapnya.
Perbedaan harga dan kualitas BBM antara Malaysia dan Indonesia ini, menurut Bambang Haryo, harus menjadi cambuk bagi Pertamina untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas cakupan distribusi hingga ke seluruh penjuru Nusantara.
“Masalahnya bukan sekadar harga murah, tapi bagaimana memastikan seluruh rakyat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, bisa mengakses BBM berkualitas dengan harga yang wajar. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa negara harus hadir untuk mensejahterakan rakyat, bukan justru memberatkan mereka,” tegas Bambang Haryo.
Momentum Bersih-bersih Pertamina
Terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina, Bambang Haryo mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung yang mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.
Dalam kasus tersebut, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite yang kemudian dioplos menjadi Pertamax di fasilitas depo, lalu dijual dengan harga Pertamax.
Bambang Haryo berharap momentum pengungkapan kasus ini bisa menjadi titik balik bagi Pertamina untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pelat merah ini bisa dipulihkan.
“Kita semua berharap Pertamina benar-benar berbenah, memperkuat pengawasan internal, serta mengedepankan transparansi dalam setiap kebijakan. Hanya dengan cara itulah kepercayaan masyarakat bisa kembali diraih,” pungkasnya.
