Toba — Infrastruktur penerbangan di kawasan Danau Toba dinilai belum dikelola secara optimal. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, saat mengunjungi Bandara Sibisa di Kabupaten Toba dalam rangkaian kunjungan kerja bersama anggota dewan lainnya.
Menurut Bambang Haryo, Bandara Sibisa merupakan aset daerah yang sudah lama dibangun tetapi tidak pernah benar-benar dijadikan prioritas pengembangan pariwisata. Padahal, dari sisi lokasi dan potensi, bandara tersebut memiliki keunggulan yang sulit ditandingi.
“Bandara ini dibangun pada era Presiden Soeharto dan disempurnakan pada masa Presiden SBY. Artinya dari awal, para pembuat kebijakan sudah paham betul bahwa Sibisa adalah bandara yang paling dekat dengan pusat wisata Danau Toba,” katanya.
Ia menyoroti kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo yang memilih menjadikan Bandara Silangit sebagai prioritas pengembangan. Menurutnya, keputusan ini tidak berdasarkan logika pariwisata berbasis akses cepat.
“Silangit itu terlampau jauh. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan Danau Toba, bukan untuk menikmati perjalanan darat berjam-jam,” ucapnya, Senin (8/12).
Bambang Haryo menegaskan bahwa efek kekecewaan wisatawan harus dijadikan indikator dalam mengevaluasi kebijakan pariwisata.
“Hampir semua turis yang saya temui mengatakan hal sama: mereka berharap bandara dekat danau. Pengalaman berwisata itu dimulai sejak mendarat dari pesawat, bukan setelah dua jam perjalanan,” katanya.
Bandara Sibisa juga berada sangat dekat dengan Pelabuhan Prapat, salah satu dermaga utama untuk menuju Pulau Samosir dan destinasi wisata di pesisir Danau Toba. Dengan jarak tempuh sekitar lima kilometer, wisatawan dapat langsung melihat panorama danau bahkan dari perjalanan menuju hotel.
“Ini nilai tambah yang tidak dimiliki Silangit,” ujarnya.
Bambang Haryo menyebut bahwa fasilitas Bandara Sibisa masih dapat dikembangkan secara bertahap, mulai dari perpanjangan runway, peningkatan navigasi penerbangan, hingga integrasi transportasi darat menuju kawasan wisata.
“Kita harus kembali pada logika pembangunan yang berpihak pada pengalaman wisatawan dan nilai ekonomi masyarakat lokal,” tutupnya.
