SURABAYA – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pelaku usaha maritim memprioritaskan pembangunan kapal di galangan dalam negeri sebagai upaya memperkuat industri nasional sekaligus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengembangkan sektor kemaritiman.
Hal itu disampaikan Bambang Haryo saat menghadiri peletakan lunas atau keel laying kapal baru milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) di Bangkalan, Sabtu.
“Industri galangan harus mendapat perhatian khusus. Jika industri seperti ini terpuruk, dampaknya besar terhadap investasi, tenaga kerja, dan penguasaan teknologi nasional,” kata BHS.
Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI itu juga meminta badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta memaksimalkan pemanfaatan galangan kapal nasional dibandingkan membangun kapal di luar negeri.
Menurutnya, industri galangan dalam negeri telah memiliki kemampuan untuk membangun berbagai jenis kapal, termasuk floating loading facility, dengan standar klasifikasi internasional.
BHS menilai industri galangan kapal merupakan sektor strategis karena memiliki karakter padat karya, padat modal, sekaligus padat teknologi.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan dan insentif, terutama di bidang energi, agar industri galangan nasional mampu bersaing dan terus berkembang.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Poedjono mengatakan pembangunan kapal tersebut menjadi armada ke-51 perusahaan. Pembangunan kapal merupakan bagian dari modernisasi armada untuk meningkatkan konektivitas antarpulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memastikan kapal dibangun sesuai standar keselamatan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) serta mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri.
Sementara itu, Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI) Anita Puji Utami mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan kapal selesai dalam waktu 15 bulan.
Target tersebut berpeluang dipercepat menjadi 12 bulan melalui optimalisasi sistem kerja.
Anita menambahkan, penggunaan komponen dalam negeri ditargetkan mencapai sekitar 45 persen, sedangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diproyeksikan sekitar 70 persen.
