Brilian°Jabar – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Weni Dwi Aprianti, S.Ab, menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPRD Jabar yang membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 bersama mitra kerja komisi V. Rapat tersebut dilaksanakan pada Selasa, 12 September 2023.
Weni Dwi Aprianti menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37,74 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 2 triliun dari target APBD awal tahun 2023. Usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada malam sebelumnya, yang membahas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.
“Volume APBD semula sebesar Rp35,02 triliun, ditargetkan naik 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun. Hal ini tentu perlu dibahas bersama mitra kerja komisi V, yang membidangi pendidikan dan kesehatan,” ungkap Weni Dwi Aprianti.
Menurut Weni, sektor pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam pembahasan perubahan APBD. Belanja pegawai akan dihitung bersama dengan kewajiban pendidikan. Weni menyebutkan bahwa sejak APBD murni hingga perubahan, belanja untuk pendidikan sudah mencapai 50 persen lebih, sementara belanja kesehatan sekitar 10 persen.
Penyesuaian beberapa program yang belum terlaksana akan menjadi fokus dalam pembahasan tersebut.
Weni menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru, melainkan juga mencakup gaji guru, beasiswa pendidikan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), dan berbagai keperluan lainnya.
Program yang belum terlaksana akan segera dilaksanakan, dan perhitungan ulang anggaran serta penentuan target penyelesaian akan menjadi bagian dari pembahasan.
