Brilian°Jabar – Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan momen penting untuk mengenang perjuangan kaum buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Dalam kaitannya dengan Hari Buruh, Dede Chandra Sasmita, S.Ag, M.Pd. M.H, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pandangannya bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan berbagai masalah yang dihadapi pekerja di seluruh dunia, seperti eksploitasi, ketidaksetaraan upah, dan kondisi kerja yang buruk.
Menurut Dede, politisi senior dari Partai Demokrat, momen ini juga memberikan kesempatan untuk menghargai peran penting buruh dalam membangun masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang dinikmati semua orang.
Sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan, Dede menekankan bahwa buruh berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kang Decan, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya mendukung usaha buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dede juga menyatakan bahwa penting untuk segera meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pekerjaan dan peran signifikan setiap pekerja dalam pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Ia menekankan perlunya memulai profesionalisme dan menghargai pemenuhan hak-hak dasar buruh, yang meliputi pendidikan yang murah dan berkualitas, transportasi umum yang terjangkau, jaminan kesehatan yang layak, harga kebutuhan pokok yang wajar, jaminan hari tua, perumahan, serta jaminan mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, hak-hak dasar di bidang hukum juga harus diperhatikan, termasuk perlindungan hukum bagi buruh yang melakukan kegiatan serikat pekerja, pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak buruh, dan ketakutan akan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dede mengkritik penanganan negara terhadap masalah-masalah ini yang masih belum memadai.
Dede juga menyampaikan apresiasinya terhadap terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, yang diharapkan dapat membantu memperbaiki hubungan industrial di Indonesia.
