SIDOARJO — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti dukungan teknologi pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Sidoarjo. Dalam peninjauannya di SMP Negeri 4 Sidoarjo, Jumat, BHS menyebut sekitar 1.500 smart board disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar.
Menurut BHS, pembangunan dan perbaikan fisik sekolah perlu berjalan beriringan dengan peningkatan fasilitas pembelajaran. Karena itu, bantuan perangkat teknologi dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan.
“Ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian terhadap pendidikan. Bukan hanya SD dan SMP, tetapi SMA juga akan saya cek, termasuk dukungan smart board yang diberikan ke Sidoarjo,” kata BHS.
Ia menyebut satu unit smart board memiliki nilai sekitar Rp70 juta. Dengan jumlah bantuan yang cukup besar, BHS berharap perangkat tersebut benar-benar dimanfaatkan sekolah untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, bukan sekadar menjadi fasilitas tambahan.
“Bayangkan, satu smart board sekitar Rp70 juta. Ini penting sekali untuk direalisasikan di Sidoarjo,” ujarnya.
Selain mengecek dukungan teknologi, BHS juga melihat langsung program revitalisasi sekolah di SMPN 4 Sidoarjo. Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas sarana pendidikan.
Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, terdapat 129 satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi. Penerimanya tersebar pada tiga jenjang, yakni 32 PAUD, 81 SD, serta 16 SMP.
BHS menilai jumlah tersebut menunjukkan skala perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan di Sidoarjo. Khusus SMP, terdapat 16 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi, jumlah yang menurutnya hampir mencakup separuh SMP negeri di daerah tersebut.
Di SMPN 4 Sidoarjo, revitalisasi tidak hanya berupa perbaikan bangunan. Pemerintah juga membangun dua ruang kelas baru. BHS memperkirakan tambahan ruang tersebut dapat meningkatkan daya tampung pembelajaran bagi lebih dari 50 siswa.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak sekolah dapat menjaga serta memaksimalkan seluruh fasilitas yang telah diberikan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus bermuara pada peningkatan kualitas proses belajar siswa.
Dukungan tersebut mendapat respons positif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan program revitalisasi sangat membantu pemerintah daerah.
Menurut Netti, keterbatasan kemampuan APBD membuat seluruh kebutuhan perbaikan sekolah belum dapat ditangani sekaligus.
“Kami dari Dinas Pendidikan sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan kegiatan revitalisasi seperti ini. Ini sangat membantu karena APBD belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan kerusakan maupun rehabilitasi berat, termasuk ruang kelas baru,” katanya.
Netti juga menekankan pentingnya pembaruan Dapodik oleh setiap sekolah. Data mengenai kondisi bangunan dan sarana prasarana harus diperbarui agar kebutuhan sekolah dapat dipetakan dengan lebih akurat.
“Data utamanya adalah Dapodik. Karena itu sekolah harus melakukan update, terutama mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah,” ujar Netti.
