SEMARANG – Komisi VII DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengevaluasi tarif perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Penurunan harga tiket dinilai dapat memperluas akses transportasi kereta api sekaligus mendorong peningkatan jumlah penumpang di berbagai daerah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kereta api memiliki potensi besar sebagai moda transportasi massal. Karena itu, pengelolaan sektor perkeretaapian perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pertumbuhan jumlah pengguna jasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Haryo saat melakukan pemantauan sarana perkeretaapian di Stasiun Tawang, Semarang, Jumat (13/11/2026).
Menurut pria yang akrab disapa BHS itu, arus penumpang dan logistik menggunakan kereta api masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah membuat tarif perjalanan lebih kompetitif dan terjangkau.
“Selain itu khusus penumpang, harga (tiket) kereta ini perlu agak diturunkan sedikit. Tujuannya untuk memasyarakatkan kereta api sebagai transportasi massal. Ini yang sedang kita dorong ke arah ke sana,” kata BHS.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penumpang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan tarif. Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan kereta api, kapasitas angkutan yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
BHS juga mengusulkan agar Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan dukungan subsidi untuk gerbong penumpang. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga tiket.
Selain tarif, BHS mengingatkan pemerintah agar mempertahankan alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Infrastructure Maintenance and Operations (IMO). Kedua anggaran tersebut berperan penting dalam menunjang pelayanan publik, pemeliharaan infrastruktur, serta keselamatan perjalanan.
Ia turut menyinggung kewajiban KAI berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk menjamin keselamatan penumpang dan keandalan sarana maupun prasarana.
BHS berharap pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatera segera rampung agar terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian di Jawa.
Sementara itu, Kepala Daop 4 Semarang, Mohamad Arie Fathurrochman, menyambut baik masukan Komisi VII DPR. Ia memastikan usulan tersebut akan diteruskan kepada direksi pusat KAI.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga tiket, namun ini menjadi catatan yang baik untuk disampaikan kepada direksi pusat di Jakarta,” ujar Arie.
Ia menambahkan, penetapan tarif tetap mengacu pada ketentuan batas atas dan batas bawah, termasuk saat periode Natal dan Tahun Baru.
