Brilian•BANDUNG – Persoalan sanitasi masih ditemukan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Sejumlah rumah warga diketahui belum memiliki septic tank, sehingga diperlukan penanganan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga unsur kewilayahan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, meminta persoalan tersebut ditangani berdasarkan data yang jelas agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Aswan dalam kegiatan Lokakarya Mini Kecamatan Antapani, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, persoalan kesehatan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada puskesmas. Pemerintah daerah, DPRD, kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat perlu bekerja sama mencari penyelesaian.
“Urusan kesehatan ini adalah urusan bersama. Tidak hanya puskesmas yang bisa melaksanakan perbaikan kesehatan, tetapi harus ada kolaborasi lintas sektor,” ujar Aswan.
Berdasarkan data yang dibahas dalam lokakarya, rumah tanpa septic tank masih ditemukan di beberapa RW. Aswan meminta kondisi tersebut dipetakan secara rinci, termasuk penyebab warga belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
“Harus kita lihat masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian intervensinya apa. Jadi tidak hanya kembali kepada puskesmas untuk menjawab semua persoalan,” katanya.
Ia berharap perangkat daerah terkait dapat dilibatkan dalam penanganan sanitasi, terutama untuk membantu warga yang membutuhkan fasilitas pembuangan limbah rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan.
Aswan juga mengingatkan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari lingkungan terdekat. Peran pengurus RW, kader Posyandu, dan PKK dinilai penting karena mereka mengetahui kondisi warga sehari-hari.
“Intervensi harus berbasis wilayah dan berbasis RW. Kita mobilisasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga keluarga dan masyarakat bisa hidup lebih sehat,” ujarnya.
Selain penanganan sanitasi, Aswan meminta setiap program kesehatan memiliki pembagian tugas dan target pelaksanaan yang jelas. Penggunaan anggaran juga harus disertai pengawasan dan evaluasi.
“Yang penting siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan. Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin berbagai persoalan kesehatan yang ada bisa kita selesaikan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aswan turut meminta puskesmas menyampaikan kebutuhan pelayanan kesehatan secara terbuka, termasuk apabila terdapat kekurangan fasilitas maupun sarana pendukung.
“Kalau ada puskesmas yang kekurangan, baik dari sisi sarana maupun kebutuhan lainnya, silakan disampaikan. Nanti kita kawal bersama di Komisi IV,” ujarnya.
Aswan berharap hasil Lokakarya Mini Kecamatan Antapani tidak hanya menjadi catatan rapat. Rekomendasi yang dihasilkan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antarsektor, sementara DPRD akan mengawal kebutuhan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan bagi masyarakat.**
