Brilian•BANJARMASIN — Dinamika global yang terus berkembang menuntut setiap daerah mampu beradaptasi cepat. Inilah yang menjadi perhatian utama Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Kamis (19/6/2025).
Baginya, Reformasi Birokrasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan gerakan perubahan yang menyentuh langsung akar persoalan dalam tata kelola pemerintahan. “Kita harus memastikan bahwa birokrasi di Tanah Bumbu benar-benar memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat. Tidak cukup hanya baik di atas kertas,” ujar Bupati dengan penuh penekanan.
Ia menyoroti pentingnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih, arahan Presiden menuntut birokrasi yang produktif, solutif, dan kebijakannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029 yang telah disiapkan pemerintah pusat menjadi pedoman penting. Lima isu strategis menjadi perhatian, di antaranya penanggulangan kemiskinan, penguatan investasi, hilirisasi sumber daya, percepatan program prioritas nasional, dan transformasi digital pemerintahan.
“Melalui workshop ini, saya berharap akan lahir rencana aksi yang benar-benar spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan daerah. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Tanah Bumbu,” tambah Andi Rudi Latif.
Workshop ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting mulai dari Asisten Deputi KemenPAN-RB Budi Prawira, Pj. Sekda Tanah Bumbu Yulian Herawati, hingga perwakilan dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka bersama-sama menyusun strategi guna mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis reformasi birokrasi yang adaptif dan lincah.**
