Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun wilayah Kalimantan. Namun, ia menyatakan keberatannya terhadap penempatan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah tersebut karena dinilai rawan terhadap ancaman keamanan.
“Saya sejak awal tidak setuju dengan penempatan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan di wilayah IKN. Keamanan dan keselamatan Presiden serta Wakil Presiden sangat rentan karena wilayah ini berada di jalur pelayaran internasional ALKI 2,” ujar Bambang Haryo, Selasa (18/2/2025).
Bambang menjelaskan, Jakarta sebagai ibu kota saat ini lebih terlindungi oleh Kepulauan Seribu serta gugusan pulau lainnya, seperti Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sumatera. Menurutnya, posisi IKN yang terbuka terhadap jalur internasional menjadikannya lebih mudah menjadi sasaran ancaman.
“Daratan di wilayah IKN juga berbasis batu bara, yang rentan terhadap kebakaran. Ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat mengacaukan negara,” tegasnya.
Bambang mengibaratkan penempatan IKN di Kalimantan seperti menempatkan “raja dalam permainan catur di depan pion”, yang membuat perlindungan terhadap pimpinan negara menjadi lemah. Ia memperkirakan, peningkatan risiko ini akan berdampak pada meningkatnya biaya keamanan.
Selain itu, ia menyoroti posisi geografis IKN yang dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta kerentanannya terhadap bencana banjir.
Bambang berharap pemerintah mengevaluasi kembali tujuan pembangunan IKN. Ia menyarankan wilayah IKN lebih baik dijadikan ibu kota kedua yang dilengkapi dengan pusat industri besar.
“Posisi IKN yang dilewati jalur internasional ALKI 2 dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pengangkutan hasil industri dengan transportasi laut. Lokasinya yang strategis di antara Asia Timur dan Australia membuka peluang relokasi industri yang bisa meningkatkan efisiensi logistik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan sentra industri di Kalimantan Timur (Kaltim) berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibanding menjadikannya pusat pemerintahan semata. Menurut Bambang, wilayah Kalimantan yang kaya akan alur sungai juga dapat mendukung transportasi yang lebih murah dan efisien dibanding jalan darat.
Sentra industri di Kaltim juga akan memudahkan pelaku usaha dari Indonesia timur karena mereka tidak perlu mengirim barang dari Jawa atau Jakarta.
“Dengan adanya sentra industri, pembangunan dapat merata dan ekonomi nasional meningkat tanpa mengorbankan keamanan pejabat negara. Wilayah ini juga dapat menjadi tujuan relokasi industri dari Jawa, mengingat Kalimantan memiliki bahan baku melimpah seperti batu bara, besi, dan nikel,” paparnya.
Bambang menegaskan, keberadaan sentra industri di Kaltim akan membuka lapangan kerja besar-besaran.
“Satu industri bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Jika ada 100 industri, setidaknya 100 ribu tenaga kerja terserap. Ini akan mendukung pemerataan ekonomi, dan masyarakat Kalimantan tidak perlu lagi ke Jawa untuk mencari pekerjaan,” tutupnya.
