Banyuwangi – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti penurunan kapasitas pelayanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang mencapai sekitar **20 persen** akibat pekerjaan peningkatan kapasitas Dermaga MB V Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk.
Kondisi tersebut, menurut BHS, semakin memperparah antrean kendaraan yang mencapai **12 kilometer**. Karena itu, ia meminta seluruh stakeholder tidak hanya menunggu penyelesaian revitalisasi, tetapi segera mengoptimalkan fasilitas yang masih dapat digunakan.
“Terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal, tetapi karena kekurangan dermaga,” tegas BHS saat mengunjungi Kantor ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, Senin (28/9).
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu mengusulkan percepatan waktu bongkar muat kapal. Dari kondisi sekitar 35 menit, BHS mendorong agar dapat ditekan menjadi 15 menit.
Menurutnya, percepatan tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan *trip* kapal sehingga kapasitas muat dapat bertambah sekitar 50 persen. BHS menyebut seluruh perusahaan pelayaran telah menyanggupi percepatan tersebut.
“Jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah sekitar 50 persen,” ujarnya.
BHS juga meminta **Dermaga Bulusan** segera direvitalisasi agar dapat kembali dimanfaatkan. Salah satu pekerjaan yang menurutnya perlu dipercepat adalah perbaikan tiang pancang *dolphin* yang saat ini rubuh.
Tidak berhenti di Bulusan, BHS meminta **Dermaga Pelengsengan Ketapang dan Gilimanuk** dioptimalkan melalui pemanjangan beton pelengsengan.
“Dermaga Pelengsengan Ketapang yang saat ini masih bisa dioptimalkan dengan merapatkan dan memanjangkan beton pelengsengan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tempat sandaran kapal, meningkat dari tiga kapal menjadi empat sampai lima kapal,” jelasnya.
Hal serupa, kata BHS, dapat diterapkan di Dermaga Pelengsengan Gilimanuk.
Ia meminta ASDP menyelesaikan pekerjaan tersebut maksimal dalam satu bulan, sembari mempercepat penyelesaian revitalisasi MB V Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk.
Ketua Dewan Pembina MTI Pusat itu juga mendorong pemerintah pusat dan ASDP mengupayakan penambahan **pasangan dermaga baru** agar kapal yang saat ini belum dapat beroperasi akibat keterbatasan dermaga dapat dimaksimalkan.
“Sehingga kekurangan dermaga yang saat ini terjadi dan menyebabkan kemacetan bisa diselesaikan dengan mengaktifkan serta mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada,” pungkas BHS.
