Banyuwangi – Kemacetan ekstrem yang melumpuhkan jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjadi sorotan tajam Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono. Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk segera mengaktifkan kembali kapal-kapal eks Landing Craft Tank (LCT) yang sempat diberhentikan operasionalnya.
Sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, sebanyak 15 kapal eks LCT dilarang berlayar untuk menjalani proses docking dan pemeriksaan kelayakan. Namun, belum seluruh kapal kembali dioperasikan, menyebabkan antrean panjang kendaraan dan terganggunya arus logistik di wilayah tersebut.
“Kita tidak bisa biarkan kemacetan ini berlarut. Kapal-kapal itu sudah diperiksa dan diawasi secara ketat. Kalau sudah memenuhi syarat, seharusnya segera bisa berlayar kembali,” ujar Bambang dalam kunjungannya ke Pelabuhan Ketapang, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, seluruh kapal wajib mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai bukti telah melalui pengecekan teknis dan keselamatan. Beberapa kapal bahkan telah diuji petik saat musim Lebaran lalu dan dinyatakan layak oleh otoritas pelabuhan.
“Mengapa kapal yang telah lulus uji dan memiliki izin resmi masih ditahan? Ini bukan hanya memperburuk antrean, tapi juga merugikan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Bambang menyebutkan banyak kendaraan logistik terjebak hingga dua hari di jalur arteri Ketapang, mengakibatkan kerusakan barang-barang seperti sayur dan sembako. Kondisi ini menurutnya sangat mengganggu stabilitas distribusi kebutuhan pokok dan menciptakan kerugian besar.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa kemacetan berkepanjangan dapat berdampak negatif terhadap citra pariwisata nasional. Jalur Ketapang-Gilimanuk menjadi penghubung utama bagi wisatawan yang menuju Bali, dan buruknya layanan transportasi laut akan menurunkan kepercayaan wisatawan asing.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi krisis nasional. Kita berbicara soal akses ke Bali—ikon pariwisata kita. Jangan sampai citra Indonesia di mata dunia tercoreng karena lemahnya respons atas persoalan transportasi,” tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Bambang pun menyerukan kepada seluruh pemangku kebijakan agar mengedepankan kepentingan rakyat dan segera mengembalikan fungsi pelabuhan secara optimal. Ia menilai, penundaan operasional kapal justru bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki layanan publik secara menyeluruh.
“Kalau logistik terganggu, ekonomi pun ikut terganggu. Jangan sampai pengawasan keselamatan justru menjadi alasan untuk memperlambat pelayanan. Kita butuh solusi cepat dan bijak,” pungkasnya.
