Brilian•Bandung – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iman Lestariyono, S.Si dan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat, Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., hadir dalam acara Kick Off Meeting Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bappelitbang Kota Bandung di Hotel Horison, Bandung pada Selasa (19/12/2023).
Menurut Iman, kegiatan kick off meeting RKPD ini bertujuan untuk merumuskan program pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025 serta menekankan pentingnya RKPD tahun 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, terutama dalam menghadapi masa transisi tanpa kepala daerah.
“Perencanaan RKPD harus mempertimbangkan pijakan hukum dari RPJMD untuk RKPD tahun 2024, yang akan menjadi landasan rencana pembangunan di tahun 2025,” katanya.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandung untuk memprioritaskan isu-isu yang akan diwujudkan dalam RKPD tahun 2024 dan 2025 dengan harapan agar program perencanaan yang telah ada sebelumnya tetap berkelanjutan, sehingga tidak ada program yang tidak terealisasi untuk masyarakat Kota Bandung.
Sementara itu, Uung Tanuwidjaja, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat, memberikan apresiasi terhadap kegiatan kick off meeting RKPD Tahun 2025 ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesiapan dini Pemerintah Kota Bandung dalam merancang pembangunan di tahun 2025. Uung menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menetapkan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan di Kota Bandung.
Meskipun demikian, Uung mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program Bappenas dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Ia juga mencermati bahwa rencana pembangunan di tahun 2025 akan dibahas dalam APBD tahun 2024 oleh masa transisi pimpinan dan anggota legislatif dari dua periode sebelumnya dan selanjutnya.
Uung berharap agar Pemerintah Kota Bandung dapat menyikapi dengan jelas dan mencapai target sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyarankan agar program kebijakan Pemerintah Pusat dapat dimodifikasi sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat Kota Bandung hingga tahun 2025.**
