Brilian*Jakarta – Lelaki paruh baya duduk santai di beranda rumah. Sesekali dia berkipas dengan selembar kertas. Cuaca sore itu tak panas. Tetapi terasa sangat gerah.
Hunian di Kampung Baru, Pondok Pinang, Jakarta Selatan cukup padat. Rumah warga berdempet. Beberapa bangunan terpisah jalan. Lebarnya tak lebih dari satu meter.
Nurman mengajak berkeliling tempat tinggalnya. Baru beberapa puluh langkah. Perjalanan terhenti di depan aliran air berwarna cokelat. Kali Pesanggrahan terpantau tenang hari itu. Nyaris tak ada riak. Pertanda debit air meningkat.
“Lagi aman nih, biasanya Januari setelah tahun baru. Baru mulai (banjir),” cerita pria 54 tahun itu kepada awak media ini, akhir pekan lalu.
Tinggal di dekat Kali Pesanggrahan selalu membuatnya was-was. Didatangi tamu tak diundang berupa luapan air. Apalagi menjelang akhir dan awal tahun. Bertepatan musim penghujan.
Nurman tidak lagi bisa menghitung. Berapa kali rumahnya dan warga lain teredam banjir akibat luapan Kali Pesanggrahan. Saking seringnya, kebanjiran menjadi peristiwa biasa untuk dihadapi. Beruntung banjir tahun ini lebih bersahabat. Katanya, baru awal tahun air kali meluap hingga ke rumahnya.
“Kalau dulu setahun bisa dua sampai tiga kali,” jelasnya.
Mengutip data.jakarta.go.id dan BPBD, wilayah Pondok Pinang masuk daftar titik banjir di Jakarta Selatan. Banjir teranyar terjadi pada November 2021 lalu. Tak terlalu besar, sebab hanya empat kepala keluarga terdampak.
Persoalan banjir menjadi pekerjaan rumah setiap pemimpin Jakarta. Banyak program dicanangkan mengurangi dampak banjir Ibu Kota. Nyatanya, Jakarta masih belum lepas dari momok banjir.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Dudi Gardesi memastikan. Pemprov DKI bekerja keras menangani persoalan banjir Jakarta. Apalagi dinasnya, yang bertugas memonitoring persiapan hingga memantau pekerjaan untuk mengurangi dampak banjir.
“Kita melaporkan secara keseluruhan di bawah komando BPBD,” kata Dudi.
Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan banyak program pencegahan banjir. Sebut saja normalisasi sungai dengan pengerukan kali, gerebek lumpur, pembangunan polder, waduk, situ, dan embung. Kemudian ada pembuatan tanggul hingga sumur resapan.
Tetapi banjir belum benar-benar teratasi. Acapkali, ketika musim hujan tiba, banjir pasti merendam hunian warga Jakarta. Kondisi itu sering pula dikaitkan dengan curah hujan di atas normal.
Banjir Rob
Banjir Jakarta tak melulu karena hujan. Tinggal berdekatan dengan laut, membuat warga pesisir utara Jakarta sering diterjang rob. Rob terjadi ketika permukaan air laut naik ke daratan akibat air pasang.
Pekan lalu, banjir rob merendam 39 RT tersebar di wilayah utara dan barat Jakarta. Seperti Muara Baru, Penjaringan, Kamal dan Tegal Alur. Ketinggian air beragam, dari 40 cm hingga 80 cm.
Banjir rob membuat kegiatan masyarakat Muara Angke terganggu. Rohmat berbagi cerita. Tempat pengasinan ikan miliknya sepi pembeli. Dia tak tega mempersilakan pelanggan datang dalam keadaan banjir.
“Sudah, jangan ke Muara Angke dulu. Banjir gede (di) Muara Angke,” ujarnya memberi tahu pada seseorang di ujung telepon.
Rohmat tak bisa menyembunyikan rasa gundah. Ketika stok ikan melimpah. Tetapi situasi sedang tidak berpihak. Muara angke dikepung banjir rob.
Rob mulai dirasakan warga sejak awal Agustus lalu. Semakin hari, ketinggian air bertambah, antara selutut hingga pinggang orang dewasa. Aroma amis menyeruak ke mana-mana. Bercampur aroma khas tempat pengasinan.
Rohmat sebenarnya agak bersyukur. Lantaran banjir rob memasuki rumahnya cuma sampai betis. Meskipun begitu, dia tak leluasa beraktivitas. Bisnis pengasinan ikan juga terpaksa lumpuh sementara.
Bagi Rohmat dan warga Muara Angke, banjir rob bukan kejutan yang datang tiba-tiba. Hampir 30 tahun bermukim di sana, Rohmat sudah khatam soal jadwal banjir rob. Biasanya, air laut masuk dan menggenangi permukiman mulai pukul 10.00 Wib. Jelang sore kira-kira pukul 17.00-19.00 Wib, air mulai surut.
Selama tinggal di Muara Angke, Rohmat mencatat banjir rob paling besar terjadi tahun 2000-an. Meski tak ingat pasti, dia merasakan pengalaman buruk akibat banjir rob. Waktu itu, ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Muara Angke lumpuh total. Satu-satunya transportasi hanya sampan dan perahu karet.
Rob kala itu bertambah parah karena tanggul jebol. Hampir 20 hari Muara Angke dikepung banjir rob. Berbekal pengalaman tersebut, maka rob kali ini dianggap belum seberapa. “Jangan sampai seperti dulu,” ujar dia.
Walaupun warga menganggap kecil, banjir rob kali ini cukup menyibukkan petugas Dinas SDA dan Damkar Pemprov DKI Jakarta. Petugas terus berupaya menguras air menggunakan mesin penyedot. Seolah sudah memahami kondisi. Bagi mereka, rob jadi masalah utama di Muara Angke. Genangan air datangnya justru dari laut.
Sepanjang tahun ini, baru pertama kali banjir rob terjadi. Tahun lalu, rob juga menerjang jelang akhir tahun. Rob kian parah ketika ada tanggul yang jebol.
Petugas itu bercerita. Menguras banjir rob sangat bergantung pada kondisi alam. Sebab air disedot lalu dibuang ke tanggul dan mengalir ke laut. Jika laut sedang pasang, tentu akan sia-sia. Sebab air kembali masuk ke permukiman warga.
“Kita cuma mengimbangi air yang masuk. Biar tidak tambah tinggi lagi,” jelas salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya.
Hanya ada satu cara paling tepat mengatasi rob. Yakni meninggikan tanggul pemisah daratan sebagai rumah penduduk dan perairan. Tinggi tanggul harus benar-benar maksimal. Sehingga hasil didapat akan berdampak signifikan.
“Kalau mau dinaikkan lagi 2 meter sepanjang Kali Adem sampai pelabuhan. Buat 5-10 tahun ke depan. Atau tanggulnya dikeruk lagi. Didalamin lagi,” urai dia.
Saran untuk Mengatasi Banjir
Banyak instruksi sudah disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, detailnya terlalu banyak untuk dipaparkan.
“Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi. Detailnya banyak,” ungkap Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, akhir pekan lalu.
Instruksi Gubernur telah ditindaklanjuti dinas terkait. Salah satunya Dinas Sumber Daya Air (SDA). Lewat pertemuan internal bersama kepala dinas, Anies memantau program dikerjakan. Biasanya, rapat diikuti gubernur, wakil gubernur dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Menanyakan progressnya seperti apa nah itu dilakukan. Arahan-arahan itu tetap lah. Itu tetap dilakukan,” kata Sekdis Dinas SDA, Dudi Gardesi.
Riza memastikan program pencegahan dan pengendalian banjir tetap menjadi fokus prioritas kerja pemerintahannya bersama Anies. Tak tanggung-tanggung, anggaran besar digelontorkan. Nilainya Rp4,577 Triliun untuk program pengendalian banjir di tahun 2022.
Dia merinci sejumlah program telah berjalan. Seperti gerebek lumpur, pengerukan 13 sungai, 31 waduk. Lalu pengadaan pompa air, polder, situ hingga pembangunan waduk di kawasan utara supaya tidak kena banjir rob.
“Kemudian program reboisasi. Banyak sekali program terkait pencegahan dan penanganan banjir,” tegas Riza.
Dia juga memastikan pompa-pompa penyedot air berfungsi dengan baik. Diklaimnya juga, Pemprov DKI turut menyediakan early warning system.
Semua program itu selalu dipantau dan dievaluasi secara rutin. Bahkan agenda rapat penanganan banjir, diagendakan setiap pekan dengan melibatkan dinas-dinas terkait. Pemprov DKI juga melibatkan ahli dan pakar untuk memberikan saran dan masukan.
Ragam cara dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan banjir dianggap belum berjalan maksimal. Sebab banjir masih terjadi.
Beberapa program dianggap perlu dievaluasi besar-besaran. Contohnya, gerebek lumpur. Seharusnya dilakukan sepanjang tahun. Sorotan lain soal alat pencatat curah hujan di 267 kelurahan. Dianggap tidak bermanfaat mengurangi banjir. Hanya sekadar memberikan informasi saja.
Belum lagi proyek sumur resapan di sejumlah titik. Penempatan sumur resapan di badan jalan nyatanya tidak berdampak. Daya tampung kecil membuat sumur resapan lebih tepat mengatasi genangan lokal.
“Tidak mengurangi banjir secara signifikan dan memboroskan anggaran,” ujar pengamat tata kota, Nirwono Yoga.
Alasan itu yang mendorong DPRD DKI Jakarta tidak antusias dengan program penanganan banjir melalui sumur resapan. Sumur resapan tak tepat menanggulangi banjir karena kapasitasnya sangat kecil.
“Makanya di 2022 kita tidak anggarkan sumur resapan,” ujar anggota Komisi D, Ida Mahmudah.
Pemprov DKI Jakarta disarankan fokus membenahi 13 DAS melintasi Jakarta. Termasuk merelokasi hunian di bantaran. Selain itu, menggencarkan revitalisasi 109 situ dan menambah 20 waduk baru untuk menampung luapan atau limpasan air dari sungai maupun saluran air terdekat.
Dia juga menyarankan dilakukan rehabilitasi seluruh saluran air kota. Serta menambah ruang terbuka hijau baru sebagai daerah resapan air kota. “Tidak lupa, merestorasi kawasan pesisir pantai,” tegas Nirwono Yoga.
DPRD sebagai mitra kerja sangat berharap Pemprov DKI Jakarta benar-benar mengkaji betul program dikerjakan. Sehingga dampak positifnya dirasakan.
Anggota Komisi D, Ida Mahmudah memberi contoh program penanganan banjir yang salah kaprah. Yakni pembangunan rumah panggung di daerah langganan banjir.
“Kalau daerahnya masih banjir mereka akan tetap tidak bisa keluar. Nah ini pembelajaran dan upaya Pemda betul-betul harus mengkaji ulang dengan konsep rumah panggungnya,” kritik Ida.
Sarannya, Pemprov DKI fokus melakukan normalisasi sungai. Serta membangun tanggul mencegah rob kawasan pesisir.
