Brilian•BANDUNG – Memiliki tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau bukan perkara mudah bagi sebagian masyarakat Kota Bandung. Keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian membuat rumah susun menjadi salah satu alternatif yang perlu dikembangkan dengan pengelolaan yang baik.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, berharap perubahan aturan tersebut dapat memberikan dasar yang lebih baik bagi penyediaan rumah susun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Harapan itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Perda Rumah Susun yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung di Ballroom Hotel Grandia, Senin (2/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) 20, serta tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rumah Susun.
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Sutaya, didampingi Wakil Ketua Pansus 20, Deni Nursani.
Asep Mulyadi, yang akrab disapa Kang Asmul, mengatakan rumah susun seharusnya tidak hanya menjadi jawaban atas semakin terbatasnya lahan di Kota Bandung.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di rumah susun juga harus mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, serta dikelola secara profesional.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujar Asep.
Ia menilai, rumah susun memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, terutama ketika harga hunian di Kota Bandung relatif tinggi.
Namun, keberadaan bangunan bertingkat saja tidak cukup apabila kebutuhan sehari-hari penghuninya sulit terpenuhi.
Asep menginginkan agar rumah susun yang sudah tersedia maupun yang akan dibangun memiliki akses memadai terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga kemudahan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Selain persoalan akses, pengelolaan rumah susun juga menjadi bagian penting yang perlu diatur. Pemeliharaan bangunan, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan penghuni membutuhkan tata kelola yang berjalan secara berkelanjutan.
Melalui pembahasan bersama DPKP dan tim penyusun naskah akademik, DPRD Kota Bandung berupaya menyempurnakan substansi aturan yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan rumah susun.
Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian dalam penyediaan dan pengelolaan hunian vertikal.
Bagi DPRD Kota Bandung, rumah susun yang baik bukan hanya diukur dari jumlah unit yang tersedia, tetapi juga dari kelayakan lingkungan serta kemudahan penghuninya memperoleh layanan publik.** (Ken)
