Brilian•BANDUNG – Kesalahan dalam pendataan kesejahteraan masyarakat dapat berdampak langsung terhadap penyaluran bantuan sosial. Warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan berisiko tidak masuk daftar penerima, sementara mereka yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat dalam sistem.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mengingatkan pentingnya pemeriksaan dan pembaruan data secara berkala agar persoalan tersebut tidak terus terjadi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber program OPSI (Obrolan Plus Solusi) di Radio PRFM, Senin (2/11/2026).
“Evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi hal penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan, baik masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata maupun mereka yang tercatat sebagai penerima padahal tidak lagi memenuhi kriteria,” ujar Aswan.
Menurutnya, data desil yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat harus sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya.
Ia menjelaskan, ketidaksesuaian data bukan hanya persoalan administrasi. Kesalahan tersebut dapat memengaruhi kesempatan masyarakat memperoleh bantuan yang dibutuhkan.
Karena itu, Aswan menginginkan adanya pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan data yang tercatat benar-benar menggambarkan keadaan sosial ekonomi keluarga.
Proses pembaruan data, lanjutnya, membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW.
Keterlibatan unsur kewilayahan dinilai penting karena mereka memiliki informasi mengenai kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Aswan juga berharap masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian data atau mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Melalui mekanisme resmi, warga perlu memperoleh kesempatan mengajukan perbaikan agar status kesejahteraannya dapat diperiksa kembali.
Selain itu, proses penetapan dan perubahan status desil harus dilakukan secara terbuka serta disertai pengawasan yang memadai.
Menurut Aswan, penentuan kategori kesejahteraan tidak boleh hanya bergantung pada catatan administratif tanpa mempertimbangkan keadaan warga di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa berhenti pada pembagian bantuan sosial.
Pemerintah perlu menjalankan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta membuka akses kesempatan kerja agar masyarakat dapat memperbaiki penghasilannya secara mandiri.
Dengan langkah tersebut, bantuan sosial dapat membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, sementara program pemberdayaan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.
“Data harus terus diperbaiki, penyaluran bantuan harus diawasi, dan kebijakan harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung,” tutur Aswan.** (Ken)
