Jakarta — Kemacetan kronis di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni dinilai tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus mengabaikan persoalan infrastruktur pelabuhan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menegaskan bahwa solusi utama terletak pada penambahan dan perbaikan dermaga, bukan sekadar rekayasa operasional.
Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menyampaikan bahwa selama ini negara terlalu fokus mengatur pola operasi kapal, sementara masalah mendasar berupa keterbatasan dermaga tidak pernah diselesaikan secara serius.
“Kita selalu bicara soal pengaturan kapal, padahal masalah utamanya dermaga. Kapal sudah ada, izin sudah ada, tapi tidak bisa beroperasi karena tempat sandarnya terbatas,” kata Khoiri.
Ia memaparkan, dari sekitar 70 kapal yang terdaftar di lintasan Merak–Bakauheni, hanya sekitar 28 kapal per hari yang dapat beroperasi akibat keterbatasan fasilitas sandar. Akibatnya, sebagian besar kapal terpaksa menganggur dan menunggu giliran.
Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat hari operasi kapal, yang hanya sekitar 11 hari per bulan. Menurut Khoiri, kondisi tersebut sangat berisiko bagi keberlangsungan usaha dan dapat memicu penurunan standar keselamatan.
“Kapal dipaksa off terlalu lama, sementara kru tetap siaga dan biaya tetap berjalan. Ini bukan kondisi ideal bagi industri transportasi,” ujarnya.
Khoiri menegaskan, GAPASDAP telah berulang kali mengingatkan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI mengenai urgensi pembangunan dermaga baru. Namun hingga kini, langkah konkret yang diharapkan belum terealisasi.
Ia menilai, jika dermaga ditambah dan ditingkatkan kualitasnya, kapasitas angkut lintasan Merak–Bakauheni bisa meningkat signifikan tanpa harus menambah armada. Hal ini sekaligus akan mengurangi tekanan operasional terhadap kapal-kapal yang saat ini beroperasi.
Masalah lain yang disorot adalah kondisi fisik dermaga yang dinilai belum sepenuhnya aman. Khoiri menyebut beberapa dermaga masih rawan gagal sandar akibat gelombang, serta adanya dolphin dermaga yang roboh dan belum diperbaiki.
“Ini bukan persoalan kecil. Keselamatan penumpang dan kru dipertaruhkan,” tegasnya.
Terkait usulan penggunaan kapal besar, Khoiri menilai kebijakan tersebut hanya tepat diterapkan pada masa puncak seperti Lebaran. Dalam kondisi normal, keberadaan kapal kecil tetap diperlukan untuk menjaga efisiensi operasional.
Ia juga mengingatkan bahwa angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi. Pengoperasian kapal besar dengan tingkat keterisian rendah dinilai akan membebani anggaran subsidi energi.
“Kalau load factor hanya 35 persen, kapal besar justru tidak efisien. Ini harus dipertimbangkan secara matang,” ujarnya.
GAPASDAP menyatakan tidak ingin polemik kemacetan Merak–Bakauheni terus berulang setiap tahun tanpa solusi nyata. Organisasi ini menantang pemerintah dan DPR untuk duduk bersama membahas langkah konkret berbasis data lapangan.
“Negara harus hadir lewat pembangunan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, kemacetan hanya akan terus berulang,” pungkas Khoiri.
