Brilian°Jabar – Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) mengadakan audiensi dengan DPRD Jawa Barat untuk membahas berbagai tantangan dalam keterbukaan informasi publik. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Jabar, Memo Hermawan, serta anggota Komisi 1 lainnya, termasuk Dr. Ir. Edi Askari, M.M., Rafael Situmorang, S.H., dan H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H. Salah satu isu utama yang dibahas adalah lebih dari 400 sengketa informasi yang masih tertunda penyelesaiannya.
Ketua KI Jabar, Husni Farhani Mubarok, menyoroti pentingnya dukungan DPRD dalam memperkuat regulasi dan penyediaan anggaran guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa informasi.
“Kami membutuhkan dukungan konkret dari DPRD agar keterbukaan informasi di Jawa Barat benar-benar berjalan dengan baik. Salah satunya melalui regulasi yang lebih kuat dan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Dalam diskusi, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., memberikan masukan strategis mengenai sinergi antara DPRD dan KI Jabar dalam mempercepat penyelesaian sengketa serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka atas informasi publik.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga hak masyarakat yang harus diperjuangkan. Tanpa literasi yang baik, regulasi yang ada tidak akan berjalan efektif,” katanya.
Selain itu, Edi Askari menekankan perlunya peningkatan literasi informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai instansi. “PPID adalah garda terdepan dalam keterbukaan informasi. Jika mereka tidak memahami tugasnya dengan baik, maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel bisa terhambat,” tambahnya.
DPRD Jabar pun berkomitmen untuk mendukung inisiatif KI Jabar, termasuk melalui penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang lebih optimal. “Kami siap bersinergi dengan KI Jabar agar setiap sengketa informasi bisa diselesaikan lebih cepat dan keterbukaan informasi publik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Memo Hermawan.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam memperkuat kolaborasi antara DPRD dan KI Jabar, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Jawa Barat.
