Karawang – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai posisi geografis Indonesia sebagai jalur strategis logistik maritim dunia belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat daya saing investasi nasional.
BHS menyebut Indonesia memiliki keunggulan geografis karena menjadi salah satu jalur utama perdagangan dan pelayaran dunia. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti kemudahan birokrasi dan perizinan bagi investor.
Hal itu disampaikan BHS dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
“Sekitar 80 persen pelayaran dunia, atau setara dengan pergerakan 100 juta kontainer, melintasi perairan Indonesia, terutama melalui Selat Malaka,” ujar BHS.
Menurutnya, besarnya aktivitas pelayaran tersebut seharusnya menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menarik investasi dan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan jaringan logistik global.
Namun, BHS menilai persoalan birokrasi dan perizinan masih menjadi salah satu tantangan yang perlu segera dibenahi pemerintah.
“Saya pernah menyampaikan kepada pengusaha luar negeri bahwa perizinan di Indonesia bisa selesai tiga jam. Mereka justru menilai praktiknya bisa bertahun-tahun, sementara di negara mereka hanya butuh satu jam. Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh lagi terjadi di kawasan industri kita,” katanya.
Karena itu, BHS meminta Kementerian Perindustrian menjalankan peran sebagai *leading sector* dalam pengembangan kawasan industri. Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu diperkuat agar regulasi maupun kewenangan yang tumpang tindih tidak menghambat investasi.
Menurut BHS, apabila terdapat regulasi yang saling berbenturan, kementerian koordinator terkait harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikannya.
Ia menilai kepastian regulasi, kecepatan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta dukungan pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia.
“Jangan sampai potensi besar yang dimiliki Indonesia justru tidak mampu memberikan manfaat maksimal karena persoalan birokrasi dan koordinasi antarlembaga,” tegas BHS.





