SIDOARJO — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta proses standardisasi produk UMKM di Kabupaten Sidoarjo tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berkembang dan memperluas pasar.
BHS menilai kualitas produk UMKM Sidoarjo sudah cukup kompetitif sehingga perlu mendapat dukungan standardisasi agar memiliki akses lebih besar, termasuk untuk memasuki pasar ekspor.
“Sekitar 200 ribu sampai 250 ribu UMKM ada di Sidoarjo. Yang menghasilkan produk berkualitas sekitar 100 ribu,” ujar BHS dalam kegiatan bimbingan teknis standardisasi bagi pelaku UMKM di Sidoarjo, Sabtu.
Ia mengatakan standardisasi melalui SNI dapat memberikan nilai tambah terhadap produk lokal. Dengan adanya standar tersebut, pelaku UMKM diharapkan semakin percaya diri mengembangkan produk dan memperluas jaringan pemasaran.
BHS mencontohkan sejumlah produk khas yang menurutnya memiliki potensi, mulai dari pastel, kelepon hingga abon. Produk-produk tersebut dinilai memiliki kualitas dan cita rasa yang dapat bersaing apabila dikembangkan secara konsisten.
Untuk itu, BHS mendorong BSN mempercepat pembinaan sekaligus proses sertifikasi bagi UMKM yang memenuhi persyaratan.
“Saya sudah titipkan kepada pimpinan BSN agar percepatan UMKM Sidoarjo mendapatkan SNI bisa direalisasikan,” katanya.
Menurut BHS, persoalan biaya juga perlu mendapat perhatian. Ia meminta pelaku UMKM tidak dibebani biaya sertifikasi yang terlalu tinggi karena kemampuan finansial usaha kecil berbeda dengan perusahaan besar.
“Kalau UMKM harus dibebaskan, kalau perlu. Tapi kalau harus bayar, tidak boleh lebih dari Rp1 juta,” ujarnya.
BHS berharap lembaga sertifikasi dapat memberikan skema yang lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil sehingga proses standardisasi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing, bukan justru menjadi beban.
Keterangan tersebut sejalan dengan penjelasan BSN mengenai program SNI Bina UMKM. Pranata Humas Ahli Muda BSN Sigit Widyanarko mengatakan program tersebut diberikan secara gratis kepada produk UMKM yang memenuhi kriteria.
Sigit menjelaskan fasilitas SNI Bina UMKM mencakup proses pembinaan sampai produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Untuk SNI sendiri lebih mudah karena semuanya gratis, khususnya untuk produk-produk kecil dengan risiko rendah,” kata Sigit.
BHS kemudian mengajak pelaku UMKM memanfaatkan dukungan pemerintah lainnya. Salah satunya melalui KUR dan berbagai program pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas produksi serta meningkatkan kualitas produk.
