Brilian•BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI). Program ini mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung untuk mengikuti pembelajaran antikorupsi secara berkelanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut hadirnya PADI menjadi langkah konkret pencegahan praktik korupsi sejak dini di birokrasi. Menurutnya, program ini menjadi rujukan jelas bagi ASN mengenai batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
“Program ini untuk semua ASN di Pemkot Bandung. Kolaborasi dengan KPK ini levelnya sudah sangat struktural. Harapan saya, ASN punya pemahaman yang sama dalam menghindari potensi korupsi,” ujar Farhan usai Launching PADI di Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
Farhan juga menekankan pentingnya konsistensi. Ia berharap PADI tetap berjalan siapapun yang memimpin Kota Bandung ke depan. “Setiap tahun wajib ada pendidikan antikorupsi. Program ini tidak boleh berganti, karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti aspek evaluasi dan pengendalian internal. Saat ini, skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung masih di bawah target KPK. “SPI kita masih harus dikejar sampai di atas angka 79. Dengan adanya program ini, saya optimis nilainya bisa meningkat,” kata Farhan.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan Kota Bandung merupakan daerah pertama yang secara resmi meminta adopsi konten pembelajaran antikorupsi KPK. “Hari ini diluncurkan untuk 16.000 ASN, dari pejabat tinggi sampai staf. Dengan pemahaman yang sama, peluang kongkalikong bisa dicegah,” ungkapnya.
Wawan menambahkan, materi PADI bersifat dinamis, tidak hanya teori tetapi juga pembaruan terkait modus korupsi terkini. “Misalnya modus dengan cryptocurrency, itu akan masuk ke dalam pembelajaran. Jadi pemahaman ASN selalu relevan dengan perkembangan zaman,” jelasnya.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi berkelanjutan akan menjadi benteng yang kuat bagi Bandung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. “Target kita jelas, menghapus praktik korupsi dari akar,” tegas Wawan. **
