KARANGASEM – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih atau overload di pelabuhan penyeberangan.
Menurut BHS, persoalan keselamatan kapal tidak hanya berkaitan dengan kondisi kapal dan jumlah penumpang, tetapi juga menyangkut kesesuaian berat kendaraan serta muatan yang diangkut.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Bambang Haryo saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Sabtu (22/8), menyusul terjadinya kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu (12/8).
Politisi Fraksi Gerindra itu meminta fasilitas timbangan kendaraan yang telah tersedia di pelabuhan dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan berat kendaraan dan muatan benar-benar sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem.
Menurutnya, proses penimbangan tidak boleh hanya menjadi fasilitas pelengkap, melainkan harus menjadi bagian penting dari sistem pengawasan sebelum kendaraan diperbolehkan masuk ke kapal.
“Tiket harus sesuai dengan tonase hasil penimbangan,” tandas Bambang Haryo.
BHS menilai kesesuaian antara berat kendaraan dengan data tiket sangat penting karena berkaitan dengan perhitungan kapasitas dan stabilitas kapal. Ketidaksesuaian data berpotensi mengganggu pengaturan muatan, khususnya ketika kapal membawa kendaraan dalam jumlah besar.
Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam operasional penyeberangan menjalankan standar keselamatan secara konsisten.
Menurut Bambang Haryo, pemeriksaan kendaraan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari identitas kendaraan, jumlah penumpang, jenis barang hingga berat muatan.
Sistem tersebut, kata dia, juga harus terintegrasi dengan pendataan manifest sehingga terdapat satu basis data yang akurat mengenai seluruh orang, kendaraan dan muatan yang berada di atas kapal.
Dengan demikian, petugas dapat mengetahui secara pasti kapasitas kapal yang digunakan dan memastikan tidak terjadi kelebihan beban.
BHS menilai pengawasan terhadap overload harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan transportasi penyeberangan.
Ia menekankan bahwa keselamatan tidak dapat hanya dibebankan kepada operator kapal. Pengelola pelabuhan, regulator, petugas pengawasan hingga pengguna jasa juga harus menjalankan perannya masing-masing.
“Kalau timbangannya sudah tersedia, maka harus digunakan secara maksimal. Jangan sampai berat kendaraan di lapangan berbeda dengan yang tercatat dalam tiket,” ujarnya.
Selain persoalan muatan, BHS sebelumnya juga menyoroti pentingnya pembenahan manifest penumpang dan penguatan pemeriksaan terhadap barang bawaan serta kendaraan yang berpotensi membahayakan keselamatan kapal.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus menjadi satu sistem keselamatan yang terintegrasi.
Bambang Haryo berharap evaluasi pasca insiden KMP Putri Yasmin dapat menghasilkan pembenahan nyata terhadap sistem angkutan penyeberangan, mulai dari pelabuhan hingga kapal.
“Jangan sampai evaluasi hanya dilakukan setelah terjadi insiden. Sistem keselamatan harus diperkuat dari awal untuk mencegah risiko,” pungkasnya.
