Brilian°Surabaya – Aduan demi aduan tak berhenti disampaikan warga ketika duduk bersama anggota dewan dalam momen reses terakhir. Salah satunya, aduan yang didapat Ketua Komisi C Baktiono di Setro baru utara V, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, pada Selasa (17/5/2022) malam.
Diawal Reses, Baktiono BA, SS menyampaikan ucapan terimakasih untuk masyarakat , pengurus RT, RW, Kader Kesehatan Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK, tak lupa juga Dalam rangka hari raya idul fitri, minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin.
“Dari 6 titik yang diberikan DPRD kota surabaya, nampak antusias warga sangat senang dengan adanya reses ini. Targetnya kan 200 orang, jadi yang hadir hari ini sampai 300 orang lebih,” urainya
Baktiono juga menyampaikan, Program pemerintah Armuji Eri yang sudah dipenuhi insentiv kader-kader, salah satunya seperti insentiv RT, RW yang sudah tereasasikan, kita harus tetap rukun disatukan oleh bhineka tunggal ika.
Selain itu, program yang baru terselesaikan 2 minggu yang lalu yaitu perkara program kesehatan BPJS untuk warga Surabaya yang berobat di Rumah sakit swasta maupun negeri tidak dipungut biaya apapun, hanya menunjukan KK dan KTP Surabaya,
“Anggota DPRD Fraksi PDIP harus memperjuangkan masyarakat BPJS atau KIS yang ada tunggakan tidak perlu dibayar, yang berarti tergolong warga tidak mampu,” ujarnya
Baktiono selalu mengkritik kinerja dan kualitas rumah sakit seperti rumah sakit dr.soetomo, semuanya harus sama, baik kelas 1,2 atau 3 menggunakan AC kenyamanan rakyat surabaya nomer 1, rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah kota surabaya diantaranya, BDH, Dr.Soewandhie, Rumah Sakit Paru Karang Tembok, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit DKT Surabaya, Semua rumah sakit swasta gratis kecuali Rumah sakit Mitra Keluarga dan Rumah sakit Nasional Hospital yang belum bekerja sama dengan pemerintah kota.
“Program tersebut adalah program yang tidak di punyai kabupaten lain, program tersebut hanya untuk Rumah sakit umum saja ,tidak termasuk rumah sakit ibu dan anak apalagi program bayi tabung tidak di gabungkan dengan program,” cetusnya.
Jadi, bilamana ada produk-produk baru, kemudahan-kemudahan baru atau program dari pemerintahan kota itu saya sampaikan,
“Seperti kemudahan dalam berobat, itu cukup hanya menunjukkan KTP dan KK, dan keluhan warga,” terangnya
Baktiono menjelaskan, saat itu pada waktu saya ditunjuk untuk menjadi Panitia khusus untuk laporan pertanggung jawaban walikota surabaya kami baru berkesempatan mengundang instansi yang ada,
“Seperti di dinas kesehatan dan kita menanyakan bagaimana janji kampanye Eri Armuji kepada dinas kesehatan dan menunjukkan video kampanyenya melalui programnya,” jelasnya.
“Dan saya lihat dinas sosial tidak melakukan langkah apapun dari dinas kesehatan surabaya, baik kepala dinas yang lama maupun penggantinya,” lanjutnya.
Jadi selama dua tahun selama pandemi, kepala dinas kesehatan kota surabaya tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadijanji-janji kampanye itu tidak gampang.
Bahkan, salah satu fungsi DPRD kota Surabaya adalah anggaran budjeting dan menaungi pengawasan mereka pemerintah kota.
