Anggota DPRD Bangkalan Beri Penjelasan Resmi atas Polemik yang Berkembang

Jumat, 19 Des 2025 14:53 WIB
Anggota DPRD Bangkalan Beri Penjelasan Resmi atas Polemik yang Berkembang
GEDUNG DPRD Kabupaten Bangkalan [doc : brilian]

Brilian’Bangkalan – Dua anggota DPRD Bangkalan berinisial RTW dan APW menyampaikan klarifikasi resmi terkait polemik yang berkembang di ruang publik dan sempat menimbulkan persepsi negatif terhadap pribadi maupun institusi yang mereka wakili.

Dalam klarifikasinya, keduanya menegaskan bahwa kegiatan yang dipersoalkan tersebut merupakan acara keluarga yang dihadiri oleh kerabat dekat, bukan kegiatan hiburan malam sebagaimana yang berkembang dalam opini publik.

Mereka juga menepis adanya konsumsi minuman beralkohol dalam kegiatan tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan, minuman yang dikonsumsi dalam acara itu merupakan minuman ringan (soda) yang disajikan secara umum karena acara dihadiri oleh keluarga dan kerabat.

“Kegiatan tersebut bersifat kekeluargaan dan dihadiri oleh kerabat. Tidak ada konsumsi minuman beralkohol. Yang dikonsumsi adalah minuman ringan sebagaimana lazim dalam acara keluarga,” ujar RTW salah satu anggota DPRD dalam pernyataan klarifikasinya.

Keduanya mengakui bahwa dokumentasi yang beredar telah menimbulkan tafsir beragam di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi serta menegaskan komitmen untuk lebih berhati-hati dalam setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi publik.

“Sebagai pejabat publik, kami menyadari bahwa setiap aktivitas dapat menjadi perhatian masyarakat. Atas polemik yang muncul, kami menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi diri,” lanjutnya.

Meski demikian, klarifikasi tersebut disampaikan tanpa menghindari tanggung jawab etik yang melekat pada jabatan sebagai wakil rakyat. Mereka menyatakan siap menghormati mekanisme dan ketentuan yang berlaku apabila terdapat proses etik yang dijalankan oleh lembaga berwenang.

Sementara itu, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menegaskan bahwa klarifikasi merupakan bagian dari hak setiap pihak, namun tetap menempatkan persoalan ini dalam konteks etika pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
AMI mendorong agar setiap pejabat publik menjaga sikap, perilaku, serta sensitivitas social demi menjaga kehormatan lembaga dan marwah wakil rakyat di mata publik.

Pos terkait