Aceh Tamiang – Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I Fraksi Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), kembali menegaskan urgensi penguatan mitigasi bencana nasional di tengah meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan anggaran terhadap lembaga-lembaga vital seperti BNPB, Basarnas, BMKG, dan Coast Guard yang selama ini menjadi garda depan penyelamatan masyarakat.
Menurut Bambang Haryo, anggaran keempat lembaga tersebut justru harus diperbesar agar mampu mempercepat respons, meningkatkan kesiapsiagaan, dan meminimalkan korban saat bencana terjadi. “Lembaga-lembaga ini menyangkut keselamatan publik. Anggarannya tidak boleh dikurangi, bahkan harus diperkuat agar penanganan bencana lebih cepat dan efektif,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12)
BHS mengatakan, pengalaman berbagai bencana besar menunjukkan bahwa percepatan penanganan sangat bergantung pada kualitas koordinasi dan kesiapan sarana. Ia juga menekankan perlunya percepatan pemulihan, terutama pada perbaikan infrastruktur dasar, normalisasi jalur air, dan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak. Di sisi lain, ia mendorong dunia usaha untuk terlibat lebih aktif melalui dukungan CSR agar pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dapat berjalan lebih baik.
Selain fokus pada penanganan teknis, Bambang Haryo mengingatkan bahwa seluruh kawasan rawan longsor, banjir, gempa, hingga tsunami harus berada dalam manajemen terpadu BNPB. Ia menilai sistem mitigasi bencana di Indonesia masih belum optimal, terutama terkait kesiapan early warning system (EWS) di berbagai daerah. “Sistem peringatan dini harus menjadi kewajiban. Harus disediakan, diuji, dan disimulasikan secara berkala agar langsung aktif ketika bencana terjadi,” jelasnya.
Alumni ITS Surabaya itu turut mengkritisi minimnya peralatan peringatan dini di sejumlah daerah yang membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi cepat saat bencana melanda. “Tidak boleh lagi ada daerah yang tidak memiliki sirine atau alat peringatan dini. Inilah yang menyebabkan korban terus bertambah. BNPB harus benar-benar menjadi leading sector dalam penyelamatan nyawa,” ujarnya.
Bambang Haryo menilai pemerintah perlu mengambil langkah serius dan konsisten dalam membangun ekosistem mitigasi bencana yang komprehensif. Ia menekankan bahwa Indonesia yang berada di kawasan cincin api dunia membutuhkan sistem peringatan dini yang terintegrasi, respons cepat, serta dukungan logistik memadai.
Dengan desakan tersebut, BHS berharap kebijakan penguatan mitigasi bencana dapat segera diwujudkan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah.
