PROBOLINGGO ° Brilian-news.id — Aksi September Hitam Probolinggo yang melibatkan Aliansi BEM Probolinggo Raya, organisasi mahasiswa eksternal (ormek), dan organisasi kepemudaan pada Rabu (30/9/2026) diwarnai kekecewaan massa. Kapolres Probolinggo dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo tidak menemui peserta aksi secara langsung untuk menerima tuntutan dan menandatangani pakta integritas.
Ketidakhadiran kedua pimpinan institusi tersebut memicu ketegangan di lokasi aksi. Massa sempat membakar ban dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan menyampaikan pendapat, serta pencegahan tindakan represif oleh aparat.
Aliansi menilai pertemuan langsung dengan pimpinan kepolisian dan militer diperlukan untuk memperoleh komitmen yang jelas mengenai perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Koordinator Isu Politik, Hukum dan HAM Aliansi BEM Probolinggo Raya sekaligus Ketua BEM STIH ZAHA, Jefri Ali Mahmudi, mengatakan massa sejak awal berharap dapat berdialog langsung dengan Kapolres Probolinggo dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
“Kami datang untuk bertemu langsung. Kami ingin menyampaikan keresahan masyarakat dan meminta komitmen dari pimpinan. Ketika Kapolres dan Komandan Kodim tidak hadir menemui massa, tentu ada kekecewaan,” ujar Jefri.
Menurutnya, aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan keributan, melainkan meminta jawaban atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat.
“Kami tidak datang untuk mencari keributan. Kami datang untuk mencari jawaban. Ketegangan yang terjadi adalah bagian dari situasi di lapangan ketika massa merasa tuntutannya belum mendapatkan jawaban langsung,” katanya.
Sepuluh Poin Pakta Integritas
Dalam aksi tersebut, aliansi membawa dokumen pakta integritas bertajuk September Hitam Probolinggo: Menolak Diam, Menjaga Rakyat.
Dokumen itu memuat sepuluh poin komitmen yang diminta kepada Kapolres Probolinggo dan Komandan Kodim 0820 Probolinggo.
Poin-poin tersebut meliputi jaminan keamanan masyarakat, penolakan terhadap tindakan represif, perlindungan kebebasan berpendapat, pengamanan yang humanis, serta larangan intimidasi terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan kritik.
Aliansi juga menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan, penghormatan terhadap supremasi sipil, dan pembukaan ruang dialog antara aparat dengan masyarakat.
Poin terakhir dalam dokumen tersebut meminta pimpinan institusi bersedia menjalani evaluasi jabatan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku apabila terdapat pelanggaran serius terhadap komitmen tersebut akibat kegagalan kepemimpinan.
Namun, karena kedua pimpinan institusi tidak menemui massa secara langsung, tuntutan penandatanganan pakta integritas itu belum memperoleh komitmen langsung sebagaimana diharapkan peserta aksi.
Kritik Bukan Ancaman bagi Institusi
Jefri menegaskan, penghormatan terhadap institusi negara tidak berarti masyarakat harus berhenti menyampaikan kritik.
“Kami menghormati institusi Polri dan TNI, tetapi penghormatan bukan berarti kami harus diam ketika ada persoalan. Seragam bukan alasan untuk kebal dari kritik dan jabatan bukan alasan untuk menjauh dari rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi masyarakat di tengah persoalan kriminalitas. Menurutnya, aparat harus hadir untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan hak warga dalam menyampaikan aspirasi tetap terjaga.
“Rakyat membutuhkan polisi ketika kejahatan datang. Rakyat membutuhkan aparat ketika keselamatan mereka terancam. Tetapi rakyat juga membutuhkan jaminan bahwa ketika mereka mengkritik, mereka tidak justru berhadapan dengan tindakan represif,” ujarnya.
Aliansi Siapkan Konsolidasi dan Aksi Lanjutan
Kekecewaan atas tidak adanya pertemuan langsung dengan Kapolres dan Komandan Kodim disebut tidak akan menghentikan gerakan mahasiswa.
Jefri memastikan Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama organisasi mahasiswa dan kepemudaan akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk mempersiapkan aksi berikutnya dengan melibatkan lebih banyak elemen.
“Kami akan kembali. Kami akan konsolidasi dengan lebih banyak elemen, dengan massa yang lebih besar, dan dengan tuntutan yang lebih tegas. Kami ingin Kapolres dan Komandan Kodim hadir langsung, berdialog dengan rakyat, dan memberikan komitmen yang jelas,” tegas Jefri.
Ia menyebut September Hitam bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk mengingat berbagai persoalan kemanusiaan serta menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan kewenangan.
“September boleh selesai di kalender, tetapi ingatan rakyat tidak selesai. Kami akan terus mengawal. Ketika kekuasaan mulai lupa kepada rakyat, mahasiswa dan pemuda harus menjadi pengingatnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Kapolres Probolinggo maupun Komandan Kodim 0820 Probolinggo mengenai alasan keduanya tidak menemui massa dan tanggapan atas sepuluh poin pakta integritas yang diajukan aliansi.
Redaksi membuka ruang bagi kedua institusi untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Reporter: pitric Ferdianto
