Brilian•BANDUNG — Suara peringatan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) yang melontarkan kritik pedas kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM. Mereka menilai kepemimpinan KDM belakangan ini semakin menjauh dari cita-cita konstitusi dan semangat demokrasi.
Dalam pernyataan terbukanya, LSM PEMUDA menegaskan jabatan gubernur bukanlah panggung untuk memupuk kultus individu. Sebaliknya, posisi ini adalah mandat konstitusional yang menuntut tanggung jawab nyata demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
Namun, LSM PEMUDA menyoroti bahwa gaya kepemimpinan KDM kerap menonjolkan pendekatan personal, feodalistik, dan simbolik. Hal ini tercermin dalam narasi “Bapak Aing” atau “Raja” yang dinilai hanya menciptakan sekat kuasa antara pemimpin dan rakyat. Padahal, dalam sistem demokrasi, seorang pemimpin seharusnya hadir sebagai pelayan publik, bukan sebagai figur yang diagungkan.
Salah satu kebijakan KDM yang memicu polemik adalah rencana “Barak Militer untuk Anak Nakal”. LSM PEMUDA menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Mereka menilai kebijakan yang diambil tanpa partisipasi publik dan diskusi mendalam ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak warga.
Lebih lanjut, LSM PEMUDA juga menyoroti ketiadaan transparansi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut mereka, hal ini melanggar semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak warga untuk mengetahui penggunaan anggaran publik.
Praktik bagi-bagi uang secara personal kepada masyarakat miskin pun turut menjadi catatan penting. Bagi LSM PEMUDA, aksi semacam ini meskipun tampak empatik, sejatinya hanya bersifat sesaat dan tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan yang bersifat struktural di Jawa Barat.
Karena itu, LSM PEMUDA mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera kembali pada prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Mereka meminta KDM meninggalkan pola kepemimpinan simbolik dan feodal, membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, serta menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.
“Alarm ini harusnya menjadi pengingat bahwa sejarah akan memilah mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana yang hanya memoles citra untuk pujian,” tutur perwakilan LSM PEMUDA.
Mereka berharap Gubernur Jawa Barat memilih berpihak pada jalur sejarah yang lurus, berpijak pada keadilan sosial, kesetaraan, serta komitmen untuk membangun masyarakat yang berdaya, bukan sekadar terhibur.**
