Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai tingginya biaya konsumsi air minum yang ditanggung masyarakat Indonesia tidak lepas dari minimnya cakupan layanan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan jaringan perpipaan PDAM di berbagai daerah. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi Kementerian Perindustrian, serta perwakilan industri air minum dalam kemasan (AMDK), di Gedung DPR RI, Senin (10/11/2025).
BHS mengungkapkan, pelayanan distribusi air bersih melalui PDAM masih jauh dari memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat, tanpa terkecuali, bergantung pada air minum dalam kemasan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Cakupan layanan PDAM/SPAM kita masih sangat rendah. Di Jawa Barat, meski dekat dengan Jakarta, cakupannya hanya 20%. Di Bandung memang mencapai sekitar 70%, tetapi airnya tetap belum layak langsung diminum,” ujarnya.
Padahal, tegas BHS, konstitusi telah menegaskan bahwa sumber daya air harus dikelola untuk kemakmuran rakyat.
“Ini yang sedang diupayakan Presiden Prabowo. Harapannya, ke depan air PDAM bisa dikonsumsi langsung. Karena sesuai amanat UUD 1945, bumi dan air digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sayangnya, kita belum bisa memastikan kapan hal ini terwujud,” lanjutnya.
BHS menyampaikan, kondisi tersebut membuat konsumsi air di Indonesia menjadi sangat mahal.
“Semua lapisan masyarakat, dari yang miskin hingga kaya, akhirnya harus membeli air kemasan. Akibatnya, Indonesia menjadi negara dengan biaya air minum tertinggi di dunia,” katanya.
Ia memaparkan, di Eropa dan Kanada air perpipaan dikenakan tarif sekitar Rp80 ribu per meter kubik. Sementara di Indonesia, jika dihitung dari harga AMDK yang mencapai Rp10 ribu per liter, biaya setara satu meter kubik air minum mencapai Rp5 juta.
“Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. DPR berkewajiban memperjuangkan agar harga air minum tidak membebani rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, BHS juga mengakui kontribusi besar industri AMDK, terutama Aqua, terhadap ekonomi nasional.
“Aqua memberi dampak besar. Sekitar 80% dari 67 juta UMKM menjual produk ini. Lapangan pekerjaan juga tercipta luas. Saya apresiasi itu,” ucapnya.
Namun ia menilai pemerintah belum optimal dalam memberikan kepastian mutu dan harga bagi masyarakat.
“Dirjen Agro harus menetapkan standar harga dan mutu yang jelas. Publik berhak mengetahui produk dengan kualitas terbaik. Kita punya lembaga perlindungan konsumen, tetapi standar itu belum pernah dinyatakan secara tegas,” katanya.
BHS berharap ke depan pemerintah dapat menjalankan pengawasan yang lebih ketat terhadap industri air minum nasional dan mempercepat peningkatan layanan SPAM.
“Dengan 707 pabrik yang memproduksi 47 miliar liter air per tahun, harus ada kontrol dan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Paling tidak, ada perbaikan bertahap dalam penyediaan air minum melalui SPAM di masa mendatang,” tutupnya.
