Magelang – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan perlunya evaluasi kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur. Ia menilai aturan pembatasan hingga 1.200 orang per hari yang diberlakukan sebelumnya telah memberi dampak serius terhadap pendapatan masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan Borobudur.
Hal itu disampaikan Bambang saat mengikuti kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025). Ia mengatakan, tingginya minat wisatawan seharusnya menjadi peluang, bukan justru terhambat oleh pembatasan teknis yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Pembatasan jumlah pengunjung ini membuat para pelaku UMKM dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari pariwisata mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Padahal Borobudur adalah magnet wisata utama di Jawa Tengah, bahkan nasional,” ujar Bambang, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, sekitar 80 persen wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah memiliki tujuan utama ke Borobudur. Kondisi itu seharusnya menjadi dasar pengelolaan yang lebih terbuka dan strategis.
Meski mengkritisi kebijakan tersebut, Bambang memberikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Menteri Fadli Zon yang mulai menerapkan penyesuaian kuota kunjungan. Kuota wisatawan telah meningkat menjadi 4.000 orang per hari dan tengah diupayakan penambahan menjadi 5.000 pengunjung.
“Harapan kami jumlah kunjungan bisa kembali ke tingkat normal sebelum pandemi, yaitu sekitar 10.000 pengunjung per hari. Borobudur memiliki kapasitas untuk itu,” katanya.
Bambang juga membandingkan Borobudur dengan sejumlah situs budaya dunia di negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan kawasan wisata Penang Hill di Malaysia, yang menerapkan pengelolaan lebih fleksibel tanpa pembatasan kunjungan ketat namun tetap menjaga kelestarian situs.
Selain menyoroti pembatasan, Bambang menekankan pentingnya mengoptimalkan desa-desa wisata yang tersebar di sekitar Borobudur. Ia menyebut potensi desa wisata masih belum terpromosikan secara maksimal, padahal dapat menjadi penyangga ekonomi masyarakat.
“Desa wisata harus ikut dipromosikan. Hotel-hotel di Jawa Tengah dapat berperan dengan menyediakan informasi dan promosi paket kunjungan desa wisata kepada tamu mereka,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antar sektor mampu membangun ekosistem pariwisata Borobudur yang tidak hanya berfokus pada candi, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar secara langsung.
“Jika wisatawan datang tidak hanya ke Borobudur, tapi juga ke desa-desa wisata, maka perputaran ekonomi akan lebih merata dan berkelanjutan,” tutup Bambang.
