Probolinggo | Brilian-news.id,-Keresahan melanda warga Desa Keropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, terkait dugaan manipulasi dalam pembuatan akte tanah. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kejadian yang dialaminya, menambah ketegangan di kalangan masyarakat setempat.
Warga tersebut menceritakan pengalamannya, “Dari awal itu aku sudah bayar 3 juta 500 ribu ke dia, katanya sudah cukup. Eh, nggak tahunya pas aku WA tanya ke pak kadesnya, udah jadikah pak, kubilang. Udah, tapi kamu harus ngambilnya bawa uang Rp500.000,” ujarnya dengan nada kesal. “Yang jelas aku kaget lah, uang dari mana coba? Aku uang buat bayar 3.500.000 aja ngumpulin sedikit demi sedikit dari hasil kerjaku,” tambahnya lagi.
Menurutnya, setelah itu kepala desa menyatakan bahwa akte tanah tersebut akan selesai dalam waktu satu hingga dua bulan. Namun, setelah menunggu hingga bulan Juli, baru ada kabar bahwa akte tersebut sudah jadi, tapi dengan syarat tambahan yang mengejutkan. “Pak kades bilang aktenya sudah jadi, tapi aku harus nyumbang Rp500.000, katanya untuk sumbangan bulan Agustusan. Nah, sementara aku bukan warga Keropak, cuma tanah warisan itu lokasinya di desa Keropak,” keluhnya.
Upaya untuk mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Desa Keropak yang berinisial S belum membuahkan hasil. Ketika dihubungi melalui WA, pesan tidak diangkat meskipun handphone-nya berdering. Ketiadaan tanggapan ini menambah kecurigaan warga dan menimbulkan tanda tanya besar.
Dugaan manipulasi ini tentu menambah beban warga, terutama bagi mereka yang ekonominya terbatas. Warga yang menjadi korban harus menghadapi situasi yang membingungkan dan menekan, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan biaya tambahan yang tidak masuk akal.
Dengan tidak adanya tanggapan dari pihak kepala desa, pertanyaan besar muncul, ada apa sebenarnya yang terjadi di balik proses pembuatan akte tanah ini. Apakah memang ada praktik manipulasi yang merugikan warga, Situasi ini tentu membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses administrasi di desa berjalan dengan transparan dan adil.
Warga berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan manipulasi ini dan memberikan keadilan bagi mereka yang dirugikan. Kejelasan dan transparansi dalam proses pembuatan akte tanah sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.
Berita ini masih terus berkembang dan kami akan terus mengikuti perkembangannya untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.
