Mataram — Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk memperbaiki sistem transportasi laut mendapat dukungan dari legislatif dan pelaku usaha.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menggelar pertemuan dengan Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono dan Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H. Poedjono, di kantornya, Jumat (2/5/2025), guna membahas peningkatan pelayanan logistik dan penumpang melalui jalur laut.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan strategis demi menciptakan layanan transportasi laut yang lebih efektif dan efisien di NTB. Salah satu topik utama yang diangkat adalah persoalan kepadatan kapal di lintasan Kayangan–Pototano, yang dinilai sudah tidak sebanding dengan kapasitas dermaga.
“Kapal yang beroperasi terlalu banyak dibanding jumlah dermaga, sehingga waktu operasional kapal hanya sekitar delapan hari per bulan,” jelas Bambang Haryo, usai pertemuan.
Gubernur Iqbal, menurutnya, tengah menyiapkan kebijakan moratorium izin kapal baru pada lintasan tersebut untuk menghindari stagnasi operasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya peran transportasi laut dalam mendukung arus logistik di NTB, termasuk untuk kebutuhan industri dan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ia ingin memastikan distribusi barang dapat dilakukan dengan biaya terjangkau dan layanan yang stabil.
Bambang Haryo mengapresiasi langkah ini, dan menyatakan bahwa apa yang dirancang oleh Pemprov NTB sejalan dengan visi PT Dharma Lautan Utama sebagai penyedia jasa angkutan laut.
Sementara itu, Dirut PT DLU, Erwin H. Poedjono, menegaskan bahwa perusahaannya telah berupaya menyediakan tarif murah bagi pelaku usaha di NTB, khususnya untuk pengangkutan logistik.
“Kami terus memberikan layanan terbaik dengan harga kompetitif. Harapannya, pelaku usaha di NTB dapat mengoptimalkan keberadaan armada kami,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur Iqbal mengajukan sejumlah gagasan baru untuk mempercepat reformasi sistem logistik daerah. Salah satunya adalah menggandeng kampus teknik seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengembangkan sistem transportasi berbasis riset dan teknologi.
Bambang Haryo yang duduk di Komisi VII DPR RI menegaskan akan membawa hasil diskusi ini ke tingkat kementerian. Ia menyatakan siap menjembatani komunikasi antara Pemprov NTB dengan Kementerian Perhubungan serta kementerian terkait lainnya, guna memastikan gagasan dan kebutuhan daerah bisa diakomodasi dalam kebijakan nasional.
“Kami siap mendukung dari parlemen, agar NTB bisa lebih maju dan masyarakatnya sejahtera,” tegasnya.
Faozal, Asisten II Setda NTB yang turut hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan bahwa langkah konkret akan segera disiapkan untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang nyaman dan menjangkau seluruh wilayah.
“Kami ingin memastikan akses logistik dan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi,” ungkapnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan legislatif, NTB optimistis mampu mengembangkan transportasi laut yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
