SEMARANG — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong pemerintah melalui Basarnas membuat regulasi yang memungkinkan para nelayan dilibatkan sebagai bagian dari tim penyelamat dalam kecelakaan transportasi laut.
Menurut BHS, nelayan merupakan kelompok yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dan selama ini kerap menjadi pihak pertama yang memberikan pertolongan ketika kecelakaan kapal terjadi.
“Kita bilang sama Basarnas tolong libatkan nelayan jadi tim penyelamat,” tegas BHS saat mengecek fasilitas Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kamis (17/9/2026).
Ia mencontohkan penanganan kecelakaan kapal di Gilimanuk dan Sulawesi Utara. Dalam sejumlah kejadian tersebut, menurut BHS, nelayan turut berperan besar dalam mengevakuasi penumpang.
“Di Gilimanuk pas kejadian kapal terbalik itu, 80 persen yang nolong nelayan. Di Sulut yang nolong penumpang kapal hampir 100 persen nelayan. Yang mati cuma satu,” ujarnya.
BHS menilai keberadaan nelayan sebagai unsur pendukung penyelamatan perlu memiliki landasan regulasi dan sistem koordinasi yang jelas, sehingga kemampuan mereka dapat diintegrasikan dengan unsur resmi penyelamatan.
Sebagai Ketua Dewan Pembina MTI Pusat, BHS juga meminta penguatan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki tugas penyelamatan dan keselamatan laut, termasuk Basarnas, KPLP, Polair dan Bakamla.
“Anggaran Basarnas, Polair, KPLP jangan dipotong. Sekarang kan memang dikurangi. Maka ini mesti ditingkatkan lagi,” katanya.
Ia menilai ketepatan waktu menjadi hal krusial dalam penyelamatan korban kecelakaan laut. BHS mencontohkan evakuasi kecelakaan kapal di Perairan Masalembo yang membutuhkan waktu sekitar tujuh jam.
Karena itu, menurut BHS, penguatan personel, sarana, anggaran dan jejaring penyelamatan harus menjadi bagian dari sistem keselamatan transportasi laut nasional.
“Basarnas harus libatkan nelayan,” tegasnya.
