Brilian•BANDUNG – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Bandung segera menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurutnya, keberhasilan transformasi digital di Kota Bandung sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan data warga.
Hal tersebut disampaikan Susanto saat mengikuti acara (NGULIK) Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik yang mengangkat tema “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola Sistem Elektronik”, Kamis, 2 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti Badan Pusat Statistik, Kelompok Informasi Masyarakat, relawan TIK, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, kepala perangkat daerah, hingga para camat se-Kota Bandung.
“Acara ini sangat penting, bukan sekadar sosialisasi regulasi, tetapi juga bentuk komitmen kita bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, aman, dan dipercaya masyarakat,” ujar Susanto.
Ia menekankan, penerapan UU PDP memiliki kaitan erat dengan peningkatan Indeks Pemerintah Digital (DGI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tanpa perlindungan data yang kuat, sulit bagi pemerintah untuk meraih kepercayaan penuh masyarakat terhadap layanan digital.
Susanto menegaskan, perangkat daerah memegang peran strategis karena mengelola beragam data sensitif warga, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan daerah. “Keberhasilan atau kegagalan kita dalam melindungi data pribadi akan berdampak langsung pada citra pemerintah daerah,” katanya.
Ia menutup dengan seruan agar UU PDP dipahami sebagai landasan budaya kerja baru, bukan sekadar aturan hukum. “Mari jadikan UU PDP sebagai pedoman untuk bekerja lebih hati-hati, transparan, dan akuntabel. DPRD siap mendukung dari sisi regulasi, anggaran, maupun pengawasan agar kebijakan ini benar-benar berjalan efektif,” tegas Susanto.**
