Brilian°Jakarta – Rangkaian Presidensi G20 Indonesia telah dimulai sejak 1 Desember 2021 dan direncanakan hingga November 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, G20 ini menjadi momentum untuk mengembangkan transformasi digital inklusif.
Upaya itu dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri. Dalam Presidensi G20, Indonesia membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
“Presidensi G20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” kata Johnny, Senin (24/1).
Menurut Johnny, Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara-negara berkembang. Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia.
Isu Dibawa Indonesia Dalam Presidensi G20
Dia mengatakan, sebagai pengampu pembahasan isu digital dalam Presidensi G20, Indonesia melalui Kementerian Kominfo membawa tiga isu prioritas pemerataan akses digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara yang aman.
“Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” kata dia.
Selain itu, dari segi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 untuk mewujudkan fair level of playing field sebagai sebuah tujuan bersama atau common interestatau common goalsmengingat lansekap digital saat ini masih belum berimbang.
“Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Networkuntuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startupdigital,” ujar dia.
Untuk prioritas kedua, menurut Johnny, Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif.
“Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” kata dia.
Guna meningkatkan literasi dan keterampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy. Dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20.
Sementara itu, dalam isu proritas DEWG ketiga, Johnny mengatakan, Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni; lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
Dia menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. “Di level internasional, digital economy working groupmenjadikan diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional,” kata dia.
Menurut Johnny, di level nasional, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working groupdan engagement groupG20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya.
“Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan,” pungkasnya mengakhiri perbincangan bersama awak media.
