Brilian•BANDUNG – Persoalan kesehatan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya oleh puskesmas. Pemerintah kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, hingga masyarakat perlu terlibat karena penyebab masalah kesehatan sering kali berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari warga.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dalam kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kamis (3/9/2026).
Menurut Iman, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau rapat yang diselenggarakan. Hasilnya harus terlihat dari perubahan perilaku masyarakat dan berkurangnya risiko penyakit.
“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan,” tutur Iman.
Ia menjelaskan, kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lingkungan, pendidikan, perilaku, kondisi sosial ekonomi, hingga infrastruktur. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kerja sama berbagai sektor.
Iman menginginkan kecamatan tidak hanya mengandalkan puskesmas sebagai penyedia layanan, tetapi turut membangun lingkungan yang mendukung masyarakat hidup sehat.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperluas program pencegahan penyakit. Edukasi kesehatan, deteksi dini, serta penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus menjadi bagian dari kegiatan masyarakat.
“Paradigma pelayanan kesehatan harus mulai bergeser dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah sebelum sakit melalui edukasi, deteksi dini, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS,” tuturnya.
Selain itu, Iman meminta agar penanganan persoalan kesehatan didasarkan pada data yang terus diperbarui. Setiap kelurahan dan RW memiliki kondisi berbeda, sehingga program yang diterapkan tidak bisa disamaratakan.
Data tersebut diperlukan untuk menentukan persoalan yang paling mendesak, kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta bentuk penanganan yang sesuai.
Menurutnya, Lokakarya Mini dapat menjadi tempat mempertemukan berbagai unsur untuk menyusun langkah bersama. Namun, hasil pembahasan harus ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi laporan administratif.
Komisi IV DPRD Kota Bandung, kata Iman, akan terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk kebutuhan anggaran dan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, hingga kader RT/RW, pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung diharapkan semakin berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Iman.
Ia berharap kerja sama lintas sektor mampu mempercepat penyelesaian persoalan kesehatan di tingkat kewilayahan, sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.**(Ken)
