SOLO — PT Dharma Lautan Utama (DLU) mematangkan strategi operasional dan kesiapan armada guna menghadapi lonjakan penumpang serta ancaman cuaca ekstrem menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah antisipasi melingkupi kesiapan sumber daya manusia (SDM), jaringan pemeliharaan kapal, hingga penanganan potensi gelombang tinggi di laut.
Persiapan strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PT DLU yang digelar di Hotel Sahid Jaya Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran manajemen dan manajer cabang dari seluruh Indonesia untuk menyiapkan angkutan Nataru sekaligus ancaman anomali cuaca akhir tahun.
Direktur Utama PT DLU Erwin H. Poedjono menegaskan bahwa perseroan berfokus memperketat pemantauan cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga Imlek. Pihaknya menjalin kerja sama langsung dengan BMKG serta memantau data internasional dari Australia dan Singapura melalui Operation Control Center milik perusahaan.
“Kami memastikan semua memahami tugasnya, termasuk strategi penempatan kapal, jumlah armada, dan pengaturan jadwal pengedokan (docking). Peralatan pemantau cuaca dari BMKG juga terpasang langsung di atas kapal untuk memantau perubahan secara real-time,” ujar Erwin.
Langkah cepat PT DLU mendapat apresiasi dari Penasehat Utama sekaligus Owner PT DLU, Bambang Haryo Soekartono. Anggota Komisi VII DPR RI ini menilai langkah PT DLU sangat sigap karena mendahului rakor rutin kementerian terkait yang umumnya baru digelar pada akhir November.
Bambang menyoroti dinamika kedalaman laut Indonesia yang beragam serta pentingnya penguatan sistem keselamatan dan anggaran pertolongan laut nasional. Ia membandingkan anggaran Basarnas Indonesia senilai Rp 1,1 triliun yang jauh di bawah anggaran penjaga pantai Filipina (Rp 8 triliun) maupun Jepang (Rp 30 triliun–35 triliun).
“Anggaran penyelamatan ini harus cukup dan tidak boleh dikurangi karena menyangkut perlindungan terhadap nyawa publik sesuai UUD 1945. Persoalan ini akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah,” tegas Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran menuntut kolaborasi erat antara operator dan pengelola pelabuhan. Ia menegaskan kemacetan di dermaga bukan akibat kekurangan kapal, melainkan perlunya pengetatan fasilitas pelabuhan.
“Pelabuhan harus berfungsi optimal sebagai safety gate. Pengelola pelabuhan wajib menindak tegas truk berukuran ekstrem (ODOL) serta memeriksa deklarasi barang berbahaya demi keselamatan kapal,” kata Khoiri.
Melalui integrasi kesiapan armada, teknologi pemantauan cuaca, dan ketegasan pengawasan di pelabuhan, PT DLU optimistis dapat menjaga kelancaran serta keamanan arus penumpang dan logistik selama libur akhir tahun.
