Brilian•Bandung – Penataan dan penertiban reklame yang bertebaran di sejumlah titik Kota Bandung, dituding masih menjadi salasatu persoalan yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Bandung.
Pernyataan ini timbul karena disinyalir ada penempatan reklame yang belum berizin atau izinnya kadaluarsa tetapi masih terpasang. Selain itu, seturut pantauan, sejumlah JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) diduga telah beralihfungsi menjadi JPR (Jembatan Penyangga Reklame).
Sebut saja seperti JPO yang berada di sepanjang Jl. Ir. H. Djuanda atau Dago. Salahsatunya telah direncanakan untuk dibongkar tetapi urung dilaksanakan dan masih ada reklame terpampang disana. Ada apa?
Kondisi penempatan reklame di Kota Bandung ini juga mendapat perhatian dari Pemerhati Tata Ruang lulusan UNISBA (Universitas Islam Bandung) yang menyebut penataan reklame di Kota Bandung terkesan tidak melalui kajian yang komprehensif.
“Kota Bandung saat ini telah menjadi kota metropolitan, sehingga penataan ruang harus benar-benar diperhatikan dengan kajian yang seksama, termasuk penempatan titik reklame,” jelasnya, (3/11/2022).
Deny juga menyikapi JPO yang sejatinya sebagai sarana aman dan memiliki nilai estetika bagi warga masyarakat pejalan kaki yang melintas ke badan jalan.
“JPO harus dilihat dari sisi fungsi dan manfaatnya serta dilihat dari segi estetikanya. Tapi saat ini JPO nyaris tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Malahan kita lihat sudah beralihfungsi menjadi penyangga reklame, alias untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.
Ia mencontohkan JPO yang berada di Jl. IR. H. Djuanda.
“Misalnya JPO yang ada di Jl. Ir. H. Djuanda, coba perhatikan, ada nggak warga yang memanfaatkannya?” ujarnya.
“Jadi, intinya penempatan reklame harus berdasarkan hasil analisa atau kajian, jangan terkesan asal-asalan. Apalagi bila surat izinnya sudah tidak berlaku lagi. Pemkot Bandung harus tegas menyikapinya,” ujar Deny lagi.
Deny pun menyinggung terkait kepemimpinan Kota Bandung yang harus punya rasa memiliki yang tujuannya agar bisa sungguh-sungguh bagi kepentingan masyarakatnya.
“Kota Bandung itu tidak butuh pemimpin yang pintar saja, tetapi juga punya rasa memiliki. Sehingga ketika melaksanakan aksi dan tugasnya bersungguh-sungguh, khususnya untuk penataan ruang. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Tim)
