Probolinggo| Brilian-news.id,-Demi meningkatkan perbaikan ekonomi masyarakat, pemerintah kabupaten Probolinggo menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Sumber Tani II di Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
Demi kesejahteraan masyarakat desa pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang dinilai cukup besar, proyek kali ini telah memakan anggaran yang bersumber dai DAU 2024 senilai Rp.173.753.000,-
Ironisnya proyek besar yang dikerjakan oleh CV. Bima Sakti akhir-akhir ini pekerjaannya telah menjadi sorotan awak media.
Pasalnya CV. Bima Sakti yang berani mengerjakan proyek negara seharusnya sudah terverifikasi terkait K3, namun fakta di lapangan menunjukkan para pekerja tidak menunjukkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu kami juga menemukan beberapa pekerjaan yang di kerjakan secara asal-asalan dan juga bisa di bilang NGAWUR. Kami mendapati pertama pemasangan batu yang menggunakan batu ukuran 35cm hingga 45cm bahkan ada yang lebih besar. Ke 2. Pasir yang berserakan di jalan sama sekali tidak dipasangi rambu-rambu bahaya, sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas. Ke 3. Pekerja hanya memakai rompi Oren dan tidak mengenakan helm dan sepatu ke 4 Fondasi depan pasangan Batu sungai juga bolong-bolong.
Dengan adanya temuan tersebut kami juga tidak menemukan pengawas di lokasi, proyek negara yang menggunakan dana masyarakat seharusnya benar-benar dikontrol dengan baik, bukan dibiarkan secara liar seperti itu.
Selanjutnya Ali, kami selaku awak media berusaha mengonfirmi kepada pelaksana, namun ketika kami melakukan panggilan telepon seluler, telefon kami tidak diangkat, dan Wa kami sejak 18 September 2024 hingga berita kami ditayangkan, kami tidak mendapatkan hak jawabnya.
Dengan adanya ini, Dirael selaku Aliansi membuka suara, “Pemerintah seharusnya dapat melakukan tindakan tegas atas kinerja CV. Bima Sakti yang diduga mengerjakan proyek negara secara ugal-ugalan tersebut, ketika pemerintah sudah tahu seperti ini, seharusnya pemerintah tidak tumpul, pemerintah wajib memperhatikan jalannya proyek tersebut dan memberikan kepada CV. Yang benar-benar mampu atau mumpuni. Kalau pemerintah tidak melakukan tindakan, kami juga menduga ada sesuatu dibalik proyek negara tersebut”, jelasnya.
