Madiun – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak lagi bergantung pada impor lokomotif karena industri dalam negeri telah memiliki kemampuan untuk memproduksinya.
Hal tersebut disampaikan BHS saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA di Madiun, Jawa Timur, Jumat (6/3).
Menurutnya, INKA merupakan industri strategis nasional karena menjadi satu-satunya produsen kereta api di kawasan Asia Tenggara.
“INKA ini industri yang sangat strategis, sehingga pemerintah harus memperhatikannya,” ujar BHS.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan dukungan penuh kepada perusahaan tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian nasional.
BHS juga menyoroti rencana pengadaan 54 lokomotif oleh operator kereta api nasional. Ia meminta agar pengadaan tersebut diprioritaskan kepada industri dalam negeri.
“Karena sudah ada INKA, PT KAI pesannya seharusnya ke INKA, jangan ke luar negeri. INKA sudah mampu membuat lokomotif dengan standar yang dibutuhkan,” katanya.
Menurut BHS, pemesanan dari operator dalam negeri akan mendorong peningkatan kapasitas produksi serta pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.
Selain itu, ia menilai kebutuhan kereta api di Indonesia akan terus meningkat seiring pembangunan berbagai proyek infrastruktur transportasi.
Salah satu proyek besar yang disebutnya adalah pembangunan jaringan Trans Sumatra Railway sepanjang sekitar 2.100 kilometer yang menghubungkan Lampung hingga Medan.
Saat ini, menurut BHS, pembangunan jalur tersebut tinggal menyelesaikan sekitar 1.000 kilometer lagi.
“Kalau Trans Sumatera selesai, pergerakan ekonomi akan meningkat sangat signifikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kereta api akan menjadi moda transportasi yang sangat penting untuk mendukung distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mempersiapkan sistem transportasi publik dengan kapasitas besar dan efisien.
“Kita harus mengantisipasi dengan transportasi publik super massal,” kata BHS.
