Brilian•BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mendorong pengembangan koperasi syariah sebagai salah satu cara membantu pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan sekaligus mengembangkan usahanya.
Hal tersebut disampaikan Asep Mulyadi yang akrab disapa Kang Asmul saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Menurut Asep, Kota Bandung memiliki potensi cukup besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Selain jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro yang banyak, karakter masyarakat yang religius juga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan koperasi syariah.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan. Perkembangan ekonomi syariah di Kota Bandung masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi syariah tidak cukup hanya didukung oleh ketersediaan modal atau sumber pembiayaan. Kemudahan mengakses layanan, kelembagaan yang sehat, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis juga harus berjalan beriringan.
Terlebih, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan kebijakan, pendampingan, pelatihan, serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Asep mengapresiasi berbagai program pendampingan dan pelatihan yang telah dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Ia berharap program tersebut terus dilaksanakan secara konsisten agar hasilnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek.
“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.
Perwali Diharapkan Jadi Landasan Pengembangan Koperasi Syariah
Asep berharap penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan koperasi berbasis syariah di Kota Bandung.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga ekonomi, pengelola koperasi, serta masyarakat yang menjadi pelaku utama kegiatan usaha.
Selain dukungan kebijakan dan pembiayaan, ia mengingatkan pentingnya integritas pengelola koperasi untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat.
“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” ujarnya.
Melalui penyusunan aturan tersebut, Asep berharap koperasi syariah dapat berkembang menjadi pilihan layanan ekonomi yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan dan pendampingan usaha.
Dengan pengelolaan yang baik serta dukungan berkelanjutan, koperasi syariah diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi masyarakat Kota Bandung.** (Ken)





