BANYUWANGI – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Di tengah situasi penuh ketidakpastian, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, hadir langsung di Posko Informasi Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (6/7), untuk menyapa dan mendengarkan keluh kesah para keluarga korban.
Tak sekadar hadir secara simbolis, politisi Gerindra itu memilih duduk bersila bersama keluarga yang sudah berhari-hari menunggu kabar. Dalam suasana haru, satu per satu keluarga menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari minimnya informasi resmi hingga permintaan pencarian yang lebih luas.
“Kami sudah empat hari di sini tanpa kejelasan. Kami butuh kabar, setiap hari. Tolong pencarian juga dilakukan sampai ke pesisir Jembrana dan Banyuwangi,” ucap seorang ibu sambil menangis.
Mendengar langsung jeritan hati mereka, Bambang segera meminta General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan, agar informasi dari tim SAR disampaikan secara rutin dan terbuka kepada keluarga.
“Pak GM, tolong pastikan keluarga korban mendapat informasi terbaru setiap hari. Jangan sampai mereka menunggu dalam ketidakpastian,” ujar Bambang tegas di hadapan petugas.
Tak hanya itu, Bambang juga menyoroti aspek psikologis keluarga korban. Ia mendorong agar tenaga trauma healing segera diterjunkan untuk mendampingi mereka yang mengalami tekanan mental akibat kehilangan.
“Kalau ada 20 keluarga, minimal dua petugas pendamping disiapkan. Jangan biarkan mereka larut dalam duka tanpa bantuan profesional,” katanya.
Dalam pantauan di lapangan, Bambang juga menerima laporan adanya sekitar 40 korban yang tidak tercatat dalam daftar manifest resmi kapal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh korban tetap harus mendapat hak atas santunan dari Jasa Raharja.
“Meski tidak terdata, mereka tetap korban. Santunan dari Jasa Raharja itu wajib dibayarkan. Ini sudah final, tak boleh ada yang diabaikan,” tegasnya.
Kehadiran Bambang Haryo tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan, tapi juga menjadi simbol bahwa negara tidak boleh lepas tangan. Ia menyampaikan bahwa tragedi ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keselamatan penyeberangan secara menyeluruh.
“Negara harus hadir dari awal. Jangan tunggu kapal tenggelam baru bertindak. Keselamatan pelayaran harus jadi prioritas, bukan hanya formalitas,” pungkasnya.
