Brilian•BANDUNG — DPRD Kota Bandung kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan mengesahkan dua Peraturan Daerah (Perda) baru dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu, 21 Mei 2025. Perda tersebut masing-masing mengatur tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi memimpin langsung rapat yang turut dihadiri Wali Kota Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota H. Erwin, serta Sekda Iskandar Zulkarnain. Proses paripurna ini menjadi langkah strategis dalam menjawab dua tantangan besar di Kota Bandung: menjaga warisan sejarah dan menciptakan ruang aman bagi perempuan.
Ketua Pansus 4, drg. Maya Himawati, menjelaskan bahwa Kota Bandung memiliki ratusan bangunan dan kawasan cagar budaya dari berbagai zaman sejarah, namun tidak semuanya terlindungi secara maksimal. Banyak yang rusak, bahkan hilang akibat ketidaktahuan masyarakat dan lemahnya pengawasan.
“Cagar budaya adalah jati diri kota. Ia bukan hanya benda, tapi simbol memori kolektif warga Bandung. Perda ini hadir untuk memperkuat upaya pelestarian secara menyeluruh, termasuk insentif bagi warga yang turut menjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus 5, drg. Susi Sulastri menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Perda yang disusun ini akan menjadi pedoman baru dalam memastikan perempuan di Bandung bebas dari diskriminasi, eksploitasi, serta dapat lebih aktif dalam ruang publik dan ekonomi.
“Perempuan bukan sekadar dilindungi, tapi diberdayakan. Melalui Perda ini, hak-hak perempuan dipertegas, dan keberadaan mereka diakui sebagai aktor pembangunan,” tegas Susi.
Kedua perda ini menjadi simbol pergeseran paradigma pembangunan di Kota Bandung—dari sekadar infrastruktur fisik, menjadi kota yang menghargai sejarah dan menjunjung kesetaraan.**
