Surabaya — Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI
segera melakukan kajian menyeluruh terkait dampak sedimentasi lumpur Lapindo yang dinilai mengancam jalur pelayaran nasional di Selat Madura.
Pernyataan itu disampaikan Bambang Haryo setelah menemukan adanya pendangkalan serius di sejumlah kawasan pesisir Surabaya, termasuk Pantai Kenjeran yang disebut mengalami endapan lumpur hingga sekitar 1,5 meter.
Menurut Bambang Haryo, sedimentasi tersebut diduga berasal dari lumpur Lapindo yang selama bertahun-tahun dialirkan ke Kali Porong dan terbawa hingga ke kawasan pesisir Surabaya serta Selat Madura.
“Pendangkalan ini merusak kondisi Pantai Kenjeran yang dulu menjadi salah satu andalan wisata Kota Surabaya. Bahkan sedimentasi juga bergerak menuju Selat Madura sehingga berpotensi mengganggu jalur pelayaran,” ujar Bambang Haryo.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut bukan sekadar dugaan semata. Untuk memastikan sumber sedimentasi, dirinya telah melakukan kajian laboratorium bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS.
Hasil penelitian menunjukkan komposisi endapan lumpur di kawasan pesisir Surabaya memiliki kesamaan dengan lumpur Lapindo yang dialirkan melalui Kali Porong.
“Saya mencoba melakukan kajian sedimen endapan ke laboratorium ITS dan ternyata komposisi endapan sama persis dengan endapan lumpur Lapindo,” katanya.
Bambang Haryo menilai kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian serius pemerintah karena Selat Madura merupakan jalur strategis pelayaran nasional yang banyak dilalui kapal menuju kawasan Indonesia Timur.
Menurut dia, apabila pendangkalan terus terjadi tanpa penanganan, maka kelancaran arus lalu lintas laut berpotensi terganggu dan berdampak pada distribusi logistik nasional.
“Selat Madura banyak digunakan untuk jalur kapal menuju Indonesia Timur. Kalau terjadi pendangkalan, tentu bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas laut dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, Bambang Haryo meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan kajian teknis terkait keselamatan jalur pelayaran dan kemungkinan pengerukan sedimentasi di wilayah terdampak.
Di sisi lain, ia juga mendesak Kementerian PU mengambil langkah konkret dalam menangani dampak sedimentasi yang dinilai terus meluas hingga kawasan pesisir dan jalur laut.
Selain sektor pelayaran, Bambang Haryo menyoroti dampak sedimentasi terhadap nelayan di wilayah pesisir Jawa Timur.
Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ikut melakukan evaluasi terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan akibat perubahan kondisi perairan.
Menurutnya, persoalan tersebut kini tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi masyarakat pesisir.
“Sudah seharusnya Kementerian Perhubungan melakukan kajian sekaligus mendesak Kementerian PU dan KKP agar persoalan ini segera ditangani karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat,” ujarnya.
