Brilian°Probolinggo-Gerakan Pemuda Ansor bersama DPRD Kota Probolinggo sepakat mengawal pembahasan BOSDA serta memperjuangkan pengembalian honor guru ngaji dalam Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2026 dan APBD Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam audiensi yang berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo pada Rabu 6 Mei 2026. Pertemuan itu digelar menyusul polemik pemotongan honor guru ngaji dan isu BOSDA yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, mengatakan audiensi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keresahan para guru ngaji dan masyarakat terkait kebijakan anggaran pendidikan keagamaan.
Menurutnya, GP Ansor ingin memastikan bahwa hak para guru ngaji tetap mendapat perhatian dan tidak menjadi korban dalam dinamika kebijakan anggaran daerah.
“Kami ingin ada kejelasan dan kepastian terkait BOSDA maupun honor guru ngaji. Karena persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, menyampaikan bahwa DPRD bersama GP Ansor telah bersepakat mengawal anggaran pendidikan keagamaan di Kota Probolinggo.
“Alhamdulillah terjadi suatu kesepakatan. Kami bersama GP Ansor akan mengawal BOSDA di perubahan anggaran 2026 dan APBD 2027,” katanya.
Ia juga menegaskan DPRD akan berupaya mengembalikan honor guru ngaji menjadi Rp500 ribu seperti sebelumnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD turut menjelaskan bahwa persoalan BOSDA sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Temuan itu berkaitan dengan adanya penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, termasuk bantuan yang diterima secara berulang.
Meski demikian, GP Ansor dan DPRD sepakat bahwa pengawasan anggaran harus tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pendidikan keagamaan di Kota Probolinggo.
Ferdi
