Brilian°Jabar – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ) Wilayah III Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti laporan terkait status lahan Terminal Tipe B Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Tetep Abdulatip, menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) antar Kabupaten Tasikmalaya harus segera berkoordinasi terkait status lahan Terminal Tipe B Wilayah III.
“Meskipun status lahan terminal tersebut dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya, namun aset Terminal Tipe B Wilayah III dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat,” ujar Tetep saat melakukan monitoring Terminal Tipe B Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, pada Senin (18/03/2024).
Menurut Tetep, Terminal Tipe B Singaparna masih belum cukup layak, sehingga terminal tersebut perlu direlokasi.
“Dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Terminal yang terus meningkat karena adanya bus dan mobil saat arus mudik, Terminal Tipe B Singaparna harus direlokasi dengan layak,” tambahnya.
Tetep berharap pembangunan fisik Terminal Tipe B Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya dapat segera dilaksanakan tanpa ada kendala yang menghambat.
