Brilian•BANDUNG – DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2027 sebagai arah strategis pembangunan kota agar benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
ㅤ
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grandia, Bandung, Senin, 2 Februari 2026.
ㅤ
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menyampaikan bahwa RKPD tidak boleh dipahami sekadar agenda tahunan, tetapi harus menjadi instrumen utama dalam menjawab persoalan perkotaan.
ㅤ
Menurutnya, pengurangan tingkat pengangguran dan penurunan angka kemiskinan perlu ditempatkan sebagai prioritas substantif, bukan hanya target administratif.
ㅤ
DPRD mendorong agar penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan pendekatan yang terukur, lintas sektor, dan berbasis wilayah agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
ㅤ
Dalam upaya menekan pengangguran, penguatan penciptaan lapangan kerja produktif melalui UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor jasa perkotaan dinilai perlu diprioritaskan.
ㅤ
Selain itu, program pelatihan kerja diharapkan terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta tidak bersifat seremonial.
ㅤ
Sinkronisasi antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja juga dinilai penting, termasuk melalui peran SMK, Balai Latihan Kerja, dan kolaborasi dengan sektor swasta.
ㅤ
Sementara dalam upaya pengurangan kemiskinan, DPRD menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial semata.
ㅤ
Transformasi dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dinilai perlu menjadi arah utama dalam RKPD 2027.
ㅤ
DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyusunan RKPD 2027 agar menjadi dokumen perencanaan yang inklusif, realistis, dan berpihak kepada rakyat.**
DPRD Bandung Soroti RKPD 2027 agar Lebih Menyentuh Kebutuhan Warga
