Brilian•BANDUNG – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pendataan. Diperlukan langkah nyata agar setiap anak kembali memperoleh haknya atas pendidikan.
ㅤ
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah Kota Bandung Tahun 2026, Senin, 29 Juni 2026.
ㅤ
Menurut Iman, persoalan ATS berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda sekaligus upaya menekan angka kemiskinan.
ㅤ
“Isunya sekarang adalah bagaimana memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Data yang akurat harus diikuti dengan tindakan nyata agar tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan,” katanya.
ㅤ
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah program bantuan pendidikan, termasuk skema Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Namun, keterbatasan anggaran membuat bantuan tersebut belum menjangkau seluruh kebutuhan, terutama siswa di sekolah swasta.
ㅤ
Iman juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak. Selain faktor ekonomi, ATS dipengaruhi pernikahan usia dini, kekerasan terhadap anak, perundungan, disabilitas, hingga anak yang harus bekerja pada usia sekolah.
ㅤ
Menurutnya, setiap persoalan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
ㅤ
“Anak yang menjadi korban kekerasan atau perundungan harus tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi mereka,” ujarnya.
ㅤ
Ia turut meminta perhatian lebih bagi anak penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan pendamping di sekolah dan tingginya biaya hidup keluarga.
ㅤ
DPRD Kota Bandung, lanjut Iman, akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, termasuk penguatan layanan pendampingan dan bantuan biaya hidup.
ㅤ
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, menekankan pentingnya sistem pendataan ATS yang terintegrasi sejak tingkat Posyandu, RT/RW, kelurahan hingga kecamatan.
ㅤ
Menurut Heri, sinergi antara pemerintah, sekolah negeri, dan sekolah swasta perlu terus dibangun agar seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak.
ㅤ
“Kita harus mencari solusi bersama agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan keluarga, hingga pemanfaatan teknologi yang bijak bagi anak-anak,” katanya.**(ken)
DPRD Bandung Dorong Anak Tidak Sekolah Kembali Mengenyam Pendidikan
